Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, diduga terlibat pencabulan anak. Komnas HAM temukan tujuh pemesanan hotel untuk kejahatan tersebut. Berita mengenai eks Kapolres Ngada yang diduga melakukan tindak pencabulan dengan cara memesan kamar hotel di Kupang sangat memprihatinkan dan mencerminkan masalah serius di dalam tubuh institusi penegak hukum. Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik kepolisian tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang seharusnya dihindari oleh aparat. Ketika seorang yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru terlibat dalam tindakan kriminal, kepercayaan publik terhadap institusi itu akan semakin menurun. Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dalam lembaga kepolisian seharusnya menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Jika benar terbukti melakukan perbuatan yang diduga dilakukan, penegakan hukum yang tegas harus diterapkan untuk memberikan efek jera, terutama kepada mereka yang berada dalam posisi kekuasaan. Ini adalah kesempatan bagi institusi kepolisian untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penegakan hukum yang adil, tanpa pandang bulu. Selain itu, kasus seperti ini juga membuka ruang untuk menyoroti pentingnya kebijakan internal dalam institusi kepolisian. Adanya pelatihan etika, pengawasan yang ketat, serta mekanisme pelaporan dan penanganan aduan yang transparan harus diperkuat agar tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di masa mendatang. Masyarakat harus merasa aman dan terlindungi, dan mereka perlu tahu bahwa aparat penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan integritas. Di sisi lain, kasus ini juga bisa menjadi refleksi bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai perilaku para pejabat publik, terutama mereka yang diberikan kekuasaan. Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga masyarakat dalam hal memberi suara dan mengawasi tindakan mereka. Kesadaran akan pentingnya melindungi diri dari segala bentuk pelecehan dan tindakan tidak terpuji harus semakin digalakkan. Terakhir, kita harus menekankan perlunya keadilan bagi korban. Dalam setiap kasus pencabulan, korban sering kali mengalami trauma yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban untuk dapat pulih dan melanjutkan hidup mereka. Hanya dengan cara inilah, kita bisa berharap agar keadilan ditegakkan dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.