Tujuh narapidana berhasil melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong pada Selasa, 1 Maret 2025, dini hari. Berita mengenai kaburnya tujuh narapidana (napi) dari Lapas Sorong tentu saja menarik perhatian dan menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama tentang keamanan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kejadian seperti ini menggambarkan sejumlah masalah yang mungkin ada dalam sistem pemasyarakatan kita, seperti kurangnya pengawasan, infrastruktur yang tidak memadai, dan adanya celah dalam sistem keamanan yang seharusnya dapat mencegah pelarian napi. Pertama-tama, kaburnya napi menjelang subuh dapat diartikan sebagai sebuah rencana yang matang. Para napi mungkin telah memanfaatkan waktu dan kesempatan, ketika pengawasan cenderung lebih longgar. Ini menunjukkan adanya kekurangan dalam monitoring dan keamanan, di mana pihak penjaga tidak dapat mendeteksi upaya mereka untuk melarikan diri. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan kemampuan petugas dalam menjaga keamanan dan keselamatan di Lapas, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pengelolaan narapidana. Kedua, kaburnya tujuh napi dari Lapas Sorong tentunya akan berdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Masyarakat berhak merasa aman, dan ketika kejadian seperti ini terjadi, rasa aman mereka terganggu. Ini juga bisa mempengaruhi persepsi tentang efektivitas hukum dan apakah hukum benar-benar dijalankan dengan adil dan aman. Lapas seharusnya menjadi tempat rehabilitasi, dan insiden seperti ini justru memperburuk citra lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kaburnya napi juga menunjukkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Publik perlu mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk menangani situasi ini dan mencegah agar tidak terulang di masa depan. Pelaporan yang jelas dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memberikan gambaran yang lebih baik tentang penanganan kasus ini. Dari perspektif rehabilitasi, kejadian seperti ini juga menyoroti perlunya sistem rehabilitasi yang lebih baik dan menekankan pentingnya memberikan narapidana akses kepada program-program yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat. Jika narapidana merasa bahwa mereka tidak mendapat perhatian dan dukungan yang layak, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengambil jalan keluar ekstrem, seperti melarikan diri. Dalam hal penanganan setelah pelarian, pihak berwenang harus segera bertindak untuk menangkap kembali para napi yang melarikan diri dan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang ada. Penyelidikan menyeluruh juga diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana dan mengapa pelarian ini bisa terjadi, agar langkah perbaikan bisa dilakukan secara efektif. Secara keseluruhan, kaburnya tujuh napi dari Lapas Sorong adalah sebuah peringatan bahwa ada banyak aspek dalam sistem pemasyarakatan yang perlu diperbaiki. Ini bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga tentang mereformasi sistem secara keseluruhan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga mendidik dan mempersiapkan narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah mereka menjalani hukuman.