Droping puluhan truk grosok itu sebagai tindaklanjut dari Pemkab atas protes yang dilakukan oleh ratusan warga dari tiga desa, Cabak, Nglebur, Bleboh Berita tentang jalan rusak di Blora yang sempat ditanami pohon pisang menunjukkan berbagai lapisan permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan infrastruktur. Tindakan menanam pohon pisang di area yang tidak seharusnya menjadi solusi alternatif untuk mengekspresikan ketidakpuasan warga terhadap kondisi jalan. Hal ini mencerminkan frustrasi masyarakat yang merasa tidak ada perhatian memadai dari pemerintah daerah terhadap infrastruktur yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari mereka. Jalan rusak bukan hanya masalah fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan aksesibilitas dan keselamatan warga. Ketika jalan-jalan di lingkungan setempat tidak terawat, dampaknya bisa sangat luas. Kendaraan sulit melintas, dan hal ini berpotensi menghambat mobilitas warga, termasuk dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, tindakan pemerintah dengan melakukan perbaikan jalan merupakan langkah yang positif, namun harus diiringi dengan rasa kepedulian yang lebih besar terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Tanggapan warga terhadap tindakan Pemkab harus dipahami dalam konteks keinginan mereka untuk diperhatikan dan didengar. Ada kalanya suara masyarakat yang disampaikan melalui cara-cara kreatif, seperti menanam pohon pisang, merupakan bentuk protes yang menunjukkan ketidakpuasan mendalam. Dalam hal ini, dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting. Pemkab perlu memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi mereka sebelum mengambil tindakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan perbaikan jalan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Lokasi yang sudah diperbaiki harus mendapatkan pemeliharaan rutin agar tidak kembali rusak dalam waktu singkat. Pemkab juga seharusnya memanfaatkan teknologi dan pendekatan partisipatif dalam merencanakan dan melaksanakan proyek infrastruktur. Misalnya, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi jalan yang perlu diperbaiki, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan dengan lebih efektif dan tepat guna. Akhirnya, pengalaman ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah setempat untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah infrastruktur. Komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga permasalahan seperti jalan rusak tidak perlu terjadi lagi di masa mendatang. Dengan cara ini, ke depannya, kita berharap agar kebijakan publik lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan kondisi hidup yang lebih baik bagi semua.