Jumran, oknum TNI tersangka pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akan diadili di Pengadilan Militer. Berita mengenai oknum TNI AL yang menjadi tersangka pembunuhan Juwita dan akan diadili di pengadilan militer merupakan sebuah peristiwa yang menyentuh sejumlah isu penting dalam konteks hukum, keamanan, dan keadilan sosial di Indonesia. Pertama-tama, dugaan keterlibatan anggota angkatan bersenjata dalam tindakan kriminal seperti pembunuhan tentunya memicu keprihatinan yang mendalam. TNI sebagai institusi yang seharusnya melindungi rakyat justru terlibat dalam situasi yang mencederai citra dan kepercayaan publik terhadap militer. Proses pengadilan di pengadilan militer menjadi sorotan karena banyak yang mempertanyakan independensi dan transparansi dari proses hukum ini. Ada kekhawatiran bahwa pengadilan militer mungkin tidak seketat sistem peradilan umum, dan hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Publik berhak untuk mengetahui bahwa keadilan akan ditegakkan tanpa ada intervensi dari institusi manapun, termasuk TNI. Di sisi lain, situasi ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan setara di Indonesia. Kasus ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan reformasi dalam sistem hukum militer dan sipil agar keduanya bisa berfungsi secara sinergis dan adil. Penyelesaian kasus ini juga dapat menjadi indikator seberapa jauh institusi militer siap untuk mengevaluasi dan menghadapi perilaku anggotanya yang melanggar hukum. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek korban dan keluarganya. Keadilan bagi Juwita dan keluarganya harus menjadi prioritas yang utama. Di tengah proses hukum, termasuk pengadilan militer, harus ada ruang bagi suara korban untuk didengar, serta dukungan yang memadai bagi keluarga yang ditinggalkan. Proses pemulihan tidak hanya merupakan tanggung jawab hukum, tetapi juga moral bagi seluruh masyarakat. Akhirnya, situasi ini juga membuka diskusi lebih luas mengenai bagaimana masyarakat harus bersikap terhadap tindakan hukum yang diambil terhadap anggota militer. Masyarakat harus tetap mengikuti perkembangan kasus ini dengan kritis, dan mendorong agar keadilan ditegakkan untuk semua pihak terlepas dari jabatan atau status sosial mereka. Pengungkapan kasus ini juga bisa menjadi pelajaran bagi institusi maupun individu untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambil.