Delapan jabatan eselon II di Pemkab Bima masih kosong dan diisi Plt. Tiga pejabat Plt telah dikembalikan ke posisi semula dengan penggantian baru. Berita mengenai delapan jabatan eselon II di Pemerintah Kabupaten Bima yang masih kosong dan diisi oleh pejabat sementara (Plt) mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan birokrasi di daerah. Kosongnya jabatan strategis ini dapat mengganggu kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, terutama dalam konteks yang sangat dinamis seperti saat ini, di mana kebutuhan masyarakat terus berkembang. Salah satu dampak dari tidak terisinya posisi-posisi kunci ini adalah potensi terhambatnya pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Jabatan eselon II biasanya mencakup posisi penting seperti kepala dinas, yang memiliki tanggung jawab atas program dan kebijakan pelayanan kepada masyarakat. Ketika jabatan ini diisi oleh Plt, kerap kali keputusan yang diambil tidak sefleksibel apabila dijabat oleh pejabat definitif yang memiliki otoritas penuh dan kejelasan visi jangka panjang. Selain itu, adanya Plt di posisi strategis dapat menimbulkan ketidakpastian dalam lingkungan kerja di dalam dinas. Pegawai di bawahnya mungkin merasa kurang memiliki arahan yang jelas dan merasa tidak termotivasi untuk berinovasi dalam pekerjaan mereka. Hal ini bisa berdampak negatif pada kinerja institusi secara keseluruhan, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, seringnya terjadi kekosongan jabatan eselon II mengindikasikan perlunya pemetaan dan pengembangan bakat yang lebih baik. Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan penempatan pejabat yang tepat di waktu yang tepat, serta menggali potensi dari kalangan pegawai yang ada. Ini tidak hanya akan memberikan kesinambungan dalam kepemimpinan, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan program-program yang telah ada. Lebih jauh, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh mengenai proses rekrutmen dan promosi dalam lingkup pemerintahan. Transparansi dan objektivitas dalam pemilihan pejabat sangat penting agar jabatan yang kosong dapat terisi oleh individu yang memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai. Hal ini juga untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan nepotisme yang dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi isu ini, pemerintah daerah juga bisa merancang program pengembangan kepemimpinan yang lebih sistematis untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Dengan pendekatan tersebut, tidak hanya akan mengurangi jumlah jabatan kosong, tetapi juga meningkatkan kualitas pimpinan yang ada. Sejalan dengan itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan dan penilaian kinerja pejabat publik. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah akan menciptakan akuntabilitas yang lebih besar. Hal ini juga akan memberi sinyal kepada pejabat bahwa mereka sedang diawasi dan harus bekerja secara profesional untuk memenuhi harapan. Dalam konteks ini, berita mengenai jabatan eselon II yang masih kosong seharusnya menjadi panggilan bagi pemangku kebijakan untuk melakukan introspeksi dan segera mengambil langkah-langkah strategis agar pemerintahan dapat berfungsi dengan optimal, demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bima.