Sebanyak 18 ribu orang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga Februari 2025. NasDem menyarankan pemerintah untuk belajar dari Filipina. Berita mengenai saran Partai NasDem kepada pemerintah untuk belajar dari Filipina terkait dengan 18 ribu orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mengangkat sejumlah isu penting mengenai ketenagakerjaan dan kebijakan ekonomi di Indonesia. Saran ini menunjukkan betapa seriusnya situasi ketenagakerjaan saat ini, terutama di tengah tantangan global dan perubahan struktural yang dihadapi oleh banyak sektor industri. Sebagai salah satu negara yang juga mengalami dampak signifikan dari perubahan ekonomi global, Filipina menawarkan beberapa pelajaran yang dapat diadopsi untuk mengatasi masalah serupa di Indonesia. Salah satu yang patut dicermati adalah bagaimana pemerintah Filipina menangani gelombang PHK dengan kebijakan perlindungan sosial yang lebih ketat, termasuk program pelatihan ulang dan penciptaan lapangan kerja baru. Jika Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini, bukan tidak mungkin dampak negatif dari PHK dapat diminimalisir. Selain itu, perlu dicatat bahwa situasi di Filipina dan Indonesia bisa jadi sangat berbeda. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak sekadar mengadopsi kebijakan, tetapi juga melakukan adaptasi sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, Indonesia memiliki kebutuhan spesifik dalam hal sektor-sektor yang terdampak, dan program-program yang dirancang harus disesuaikan dengan dinamika ekonomi serta kebutuhan pasar tenaga kerja di tanah air. Tentu saja, di balik saran tersebut terdapat tantangan dalam implementasinya. Belajar dari pengalaman negara lain tidak hanya melibatkan penyerapan kebijakan, tetapi juga memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan perusahaan dalam memberikan dukungan kepada pekerja yang terkena PHK sangatlah penting. Ini bisa mencakup penyediaan program pelatihan dan pendidikan yang relevan agar para pekerja dapat beralih ke sektor lain yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, isu PHK membawa dampak sosial yang besar, terutama dalam konteks ekonomi keluarga. Kebijakan penanganan PHK seharusnya tidak hanya berfokus pada pemulihan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Komitmen pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ini akan menjadi tanda kepedulian terhadap rakyat dan bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mengakhiri problematika PHK dengan baik memerlukan pendekatan holistik. Pemerintah harus berusaha untuk tidak hanya mengatasi dampak langsung dari pemutusan hubungan kerja, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini akan melibatkan investasi dalam inovasi dan teknologi, keterampilan baru bagi tenaga kerja, serta dukungan bagi sektor-sektor yang berkembang cepat. Secara keseluruhan, saran NasDem untuk belajar dari Filipina memberikan peluang bagi diskusi yang lebih luas mengenai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Memahami pengalaman negara lain bisa menjadi langkah awal yang penting, namun keberhasilan kebijakan akan sangat bergantung pada pelaksanaan dan komitmen semua pihak untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih berkelanjutan dan inklusif.