Andreas Hugo Pariera dukung usulan penghapusan SKCK untuk hilangkan stigma diskriminatif bagi mantan narapidana. Berita mengenai sikap Pimpinan Komisi XIII yang menilai usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) patut mendapat perhatian serius. SKCK selama ini sering dipandang sebagai dokumen yang penting dalam berbagai konteks, mulai dari keperluan administrasi pekerjaan hingga urusan pendidikan. Namun, adanya wacana untuk menghapus SKCK menunjukkan adanya pergeseran paradigma mengenai bagaimana kita melihat catatan kepolisian dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Salah satu argumen yang sering dikemukakan untuk mendukung penghapusan SKCK adalah bahwa dokumen tersebut sering kali mencerminkan stigma negatif terhadap individu yang pernah berurusan dengan hukum. Dalam bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia, mempertahankan catatan yang mungkin merugikan seseorang di masa depan berdampak pada pemulihan mereka kembali ke masyarakat. Dengan menghapus SKCK, ada peluang untuk memberikan kesempatan kedua kepada individu untuk berkontribusi tanpa terbelenggu oleh bayang-bayang masa lalu mereka. Namun, di sisi lain, perlu diakui bahwa SKCK juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam konteks ini, penghapusan SKCK tanpa adanya sistem alternatif yang memadai dapat menimbulkan risiko. Misalnya, dalam lingkungan kerja atau pendidikan, pihak tertentu mungkin memerlukan jaminan bahwa individu yang dipekerjakan atau diterima adalah orang yang tidak memiliki catatan pelanggaran. Oleh karena itu, usulan penghapusan SKCK harus dipertimbangkan dengan seksama, termasuk kemungkinan untuk menciptakan sistem verifikasi atau penilaian lain yang lebih adil. Dalam mempertimbangkan hal ini, Komisi XIII perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak kepolisian. Diskusi yang melibatkan berbagai perspektif dapat membantu menemukan solusi yang seimbang antara menjaga keamanan publik dan menghormati hak individu untuk mendapatkan kesempatan kedua. Pimpinan Komisi XIII juga harus peka terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat dalam menyikapi isu ini, agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang lebih luas. Akhirnya, penghapusan SKCK bukanlah solusi tunggal untuk masalah stigma hukum. Diperlukan kerjasama lintas sektor dalam menciptakan program rehabilitasi dan reintegrasi untuk mantan narapidana agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan masyarakat dapat lebih inklusif dan mengurangi diskriminasi terhadap mereka yang pernah berurusan dengan hukum. Secara keseluruhan, usulan untuk menghapus SKCK adalah langkah progresif yang perlu dibahas lebih lanjut. Tindakan ini bisa membawa perubahan positif dalam cara masyarakat menghadapi individu dengan catatan kepolisian, tetapi hanya jika dilandasi oleh pengembangan sistem yang menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu. Selanjutnya, kesuksesan dari inisiatif ini sangat bergantung pada konsensus dan kolaborasi yang solid antara semua pihak terkait.