Erick sebut pemukulan dan ancaman kepada jurnalis sudah masuk delik pers sesuai Pasal 18 dalam UU Pers. Berita mengenai seruan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KKJ) yang meminta Polri untuk memproses hukum anggotanya meskipun telah meminta maaf adalah isu yang sangat relevan dan membutuhkan perhatian serius. Permintaan tersebut menunjukkan komitmen KKJ dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas, terutama dalam konteks penegakan hukum yang sering kali diwarnai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Proses hukum yang transparan dan akuntabel adalah aspek fundamental dalam sistem peradilan yang adil. Ketika anggota institusi penegak hukum melakukan pelanggaran, meminta maaf seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Ini bisa menciptakan preseden buruk di mana pelanggaran dapat dianggap remeh atau bisa diampuni dengan mudah, sehingga mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap institusi hukum. Pengadilan yang sejati harus berlaku untuk semua, tanpa terkecuali, agar keadilan dapat ditegakkan. Lebih lanjut, tindakan pemrosesan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran bukan hanya tentang keadilan bagi individu yang dirugikan, tetapi juga tentang menjaga integritas institusi itu sendiri. Polri sebagai lembaga penegak hukum harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab atas penegakan hukum, tetapi juga berkomitmen untuk menegakkan moralitas dan etika dalam setiap tindakan anggotanya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas tugas-tugas kepolisian. Selain itu, seruan tersebut juga mencerminkan pentingnya reformasi di dalam institusi kepolisian. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas dan tegas, diharapkan bisa mengurangi praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Masyarakat perlu yakin bahwa setiap tindakan pelanggaran, terlepas dari status atau posisi pelakunya, akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini akan menjadikan penegakan hukum lebih adil dan merata. Akhirnya, dukungan publik terhadap langkah-langkah seperti ini juga krusial. Masyarakat harus didorong untuk aktif menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran yang terjadi, serta mendukung tindakan-tindakan yang mengarah pada penegakan keadilan. Dengan partisipasi yang kuat dari masyarakat, akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan akuntabel, serta memperkuat posisi hukum dalam mengatasi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, seruan KKJ adalah pengingat akan pentingnya akuntabilitas dalam penegakan hukum dan perlunya penegakan konsekuensi yang serius bagi mereka yang melakukan pelanggaran, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka dalam struktur institusi. Ini adalah langkah penting menuju perbaikan dan reformasi yang diharapkan dapat mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih berkeadilan dan transparan.