Prabowo menegaskan bahwa tak ada niat mengembalikan dwifungsi TNI lewat RUU TNI yang sudah disahkan DPR menjadi undang-undang. Berita mengenai pernyataan Prabowo Subianto tentang Undang-Undang TNI dan penegasan bahwa tidak ada niat untuk mengembalikan TNI dwifungsi adalah sebuah langkah yang memperoleh perhatian publik. TNI dwifungsi, yang memungkinkan anggota Angkatan Bersenjata untuk terlibat dalam kehidupan politik dan sipil, adalah isu yang sensitif di Indonesia. Setelah reformasi 1998, terdapat dorongan yang kuat untuk memisahkan peran militer dari kehidupan sipil, dan banyak yang melihat ini sebagai langkah penting menuju demokrasi yang lebih sehat. Prabowo, sebagai Menteri Pertahanan, mencerminkan sikap pemerintah yang ingin menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pernyataannya ini mungkin juga bertujuan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat dan kritik dari berbagai kalangan yang khawatir akan kembali ke era di mana TNI memiliki pengaruh besar dalam politik. Menegaskan bahwa TNI tidak akan berfungsi ganda adalah upaya untuk memberikan jaminan bahwa reformasi di sektor keamanan akan terus dilanjutkan. Namun, di sisi lain, penting untuk memahami konteks dan tantangan yang dihadapi TNI dalam menjalankan tugasnya. Ada kalanya peran TNI menjadi krusial dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di daerah-daerah yang rawan konflik atau bencana alam. Dalam situasi tertentu, keterlibatan militer dalam aspek kemanusiaan atau keamanan publik bisa dianggap perlu. Maka, pernyataan Prabowo harus dilihat dengan nuansa yang lebih luas, di mana peran militer tetap ada, tetapi diharapkan dalam kerangka yang jelas dan terdefinisi. Kepentingan masyarakat dan pengawasan sipil tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa TNI beroperasi sesuai dengan mandatnya tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Dialog antara pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar ada saling pengertian dan kepercayaan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi, memastikan bahwa reformasi reformasi yang telah dicapai tidak hanya sekadar retorika. Secara keseluruhan, pernyataan Prabowo memberi sinyal positif dalam konteks menjaga komitmen terhadap demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Namun, implementasi dari prinsip tersebut di lapangan akan menentukan sejauh mana angkatan bersenjata dapat berfungsi secara efektif tanpa melanggar batasan-batasan yang telah diatur. Dalam hal ini, kolaborasi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan iklim keamanan yang stabil dan demokratis.