Kepergian Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin memperlihatkan bahwa kekuasaan bisa berubah jadi gaya hidup dan etika bisa ditinggalkan tanpa beban. Tanggapan terhadap berita berjudul "Liburan Tanpa Izin, Pemerintahan Tanpa Malu" dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, baik dari aspek etika pemerintahan, tanggung jawab publik, maupun dampak sosial yang muncul akibat tindakan tersebut. Pertama, tindakan pejabat pemerintah yang melakukan liburan tanpa izin jelas menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab. Seolah-olah mereka mengabaikan tugas utama mereka sebagai pelayan publik. Ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai masalah, keberadaan pemimpin yang seharusnya memberikan inspirasi dan dukungan justru tampak absen. Hal ini menciptakan kesan bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Kedua, berita ini juga mencerminkan masalah yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan. Jika para pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bertindak semaunya, hal ini dapat memicu budaya tanpa rasa malu di lingkungan pemerintahan. Situasi ini bisa saja membawa dampak negatif yang lebih besar, di mana pegawai pemerintah lainnya merasa diperbolehkan untuk bersikap tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka. Keterpurukan moral dalam birokrasi dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dari perspektif hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tindakan liburan tanpa izin ini menggarisbawahi ketidakadilan. Masyarakat, yang mungkin sedang menghadapi tantangan berat akibat kondisi ekonomi atau masalah lainnya, merasa diabaikan ketika para pemimpin mereka tidak menunjukkan komitmen dalam menjalani peran mereka. Perasaan ini dapat memicu kemarahan dan ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan rakyat, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi stabilitas sosial. Dalam konteks demokrasi, akuntabilitas adalah salah satu pilar yang paling penting. Pejabat publik harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ketika berita seperti ini muncul, harus ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memberikan sanksi atau setidaknya klarifikasi agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada sistem yang ada. Transparansi dan integritas harus terus dijaga agar wajah pemerintahan tetap dapat diterima oleh rakyat. Akhirnya, berita semacam ini bisa menjadi momentum penting untuk memulai diskusi lebih lanjut mengenai etika dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif meminta pertanggungjawaban dari pemimpin mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam proses pemerintahan. Dalam jangka panjang, tindakan ini dapat membantu membangun pemerintahan yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel bagi semua.