Menaikkan gaji hakim jadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto, memberantas korupsi di Indonesia. Berita mengenai solusi yang diajukan oleh Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan meningkatkan gaji hakim menimbulkan berbagai tanggapan. Di satu sisi, meningkatnya gaji bagi para hakim bisa menjadi salah satu langkah untuk meminimalisir potensi suap dan korupsi dalam sistem peradilan. Sebuah sistem peradilan yang dibangun di atas integritas dan keadilan sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki motivasi yang cukup untuk menjalankan tugasnya tanpa pengaruh eksternal. Namun, memberikan kenaikan gaji sebagai solusi utama terasa terlalu sederhana mengingat kompleksitas sistem korupsi di Indonesia. Korupsi sering kali melibatkan jaringan yang lebih besar dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Tanpa adanya reformasi yang lebih komprehensif, seperti perubahan dalam struktur organisasi peradilan, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas, menaikkan gaji hakim saja mungkin tidak akan mencukupiuntuk mengatasi akar permasalahan. Selain itu, keputusan untuk menaikkan gaji harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan kontrol yang kuat. Jika tidak, ada risiko bahwa peningkatan gaji tersebut tidak akan menghasilkan dampak positif yang diharapkan. Rencana tersebut harus disertakan bersama dengan program pelatihan untuk memastikan bahwa hakim tidak hanya memiliki imbalan yang lebih besar, tetapi juga peningkatan kapasitas dalam menentukan putusan yang adil dan merata. Penting untuk dicatat bahwa perbaikan sistem peradilan harus mencakup umpan balik dari masyarakat serta partisipasi publik dalam pengawasan. Masyarakat perlu merasa memiliki peran dalam memastikan bahwa hakim melaksanakan tugasnya dengan baik dan berintegritas. Untuk itu, keterlibatan berbagai elemen, termasuk LSM, akademisi, dan media, dalam memonitor perkembangan peradilan sangatlah penting. Dalam menghadapi isu korupsi, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Selain gaji yang layak, institusi peradilan perlu diberdayakan dengan independensi yang kuat agar mampu menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus lebih dari sekadar kenaikan gaji, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis yang memadai untuk menciptakan sistem hukum yang bersih dan akuntabel. Secara keseluruhan, ide untuk menaikkan gaji hakim sebagai upaya memberantas korupsi perlu dipandang sebagai salah satu komponen dalam reformasi yang lebih besar, dan bukan sebagai solusi tunggal. Mengatasi korupsi memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan pemikiran yang mendalam tentang sistem yang berlaku. Jika semua langkah dilakukan dengan baik, harapan akan terciptanya keadilan dan integritas dalam peradilan Indonesia bisa lebih mendekati kenyataan.