Hari pertama masuk kerja usai cuti bersama di Pemko Banjarbaru masih ada ASN Pemko Banjarbaru yang tak masuk kerja tanpa pemberitahuan Berita mengenai aparatur sipil negara (ASN) Banjarbaru yang absen tanpa keterangan di hari pertama kerja setelah cuti panjang merupakan isu yang penting dan relevan untuk dibahas. Ketidakhadiran ASN tanpa alasan yang jelas, terutama di awal masa kerja setelah cuti, dapat menunjukkan kurangnya disiplin dan etika kerja. Dalam konteks ini, ASN seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menciptakan citra buruk terhadap institusi pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik. Tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk mengenakan sanksi kepada ASN yang absen tanpa keterangan adalah langkah yang tepat. Penerapan sanksi diperlukan untuk menegakkan kedisiplinan, memastikan bahwa ASN menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, serta menegaskan bahwa setiap pegawai harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Disiplin adalah salah satu pilar utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif. Tanpa disiplin, semua program dan kebijakan pemerintah berpotensi tidak berjalan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk melihat faktor-faktor yang mungkin menyebabkan ketidakhadiran ASN tersebut. Meskipun disiplin merupakan hal yang penting, ada kalanya situasi di luar kendali seseorang dapat menyebabkan mereka tidak dapat hadir. Oleh karena itu, penting bagi instansi untuk memiliki mekanisme yang jelas dalam memberikan sanksi, termasuk mempertimbangkan alasan-alasan yang mungkin bisa diterima. Ini bisa membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, di mana pegawai merasa aman untuk mengemukakan situasi yang mereka hadapi. Sanksi yang diberikan juga perlu disertai dengan prosedur yang transparan, sehingga tidak ada persepsi bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara sembarangan atau tidak adil. Hal ini akan membantu dalam membangun budaya kerja yang sehat di kalangan ASN. Di sisi lain, instansi juga harus fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai dan menyediakan suasana kerja yang kondusif, sehingga mereka termotivasi untuk hadir dan bekerja dengan baik. Penting untuk diingat bahwa tindakan disipliner bukan hanya sekadar menghukum, tetapi juga sebagai langkah untuk mendidik dan memperbaiki. Melalui pendekatan yang konstruktif, instansi dapat menciptakan perubahan positif dalam perilaku ASN. Dengan memfokuskan pada pengembangan profesional dan meningkatkan komunikasi, instansi akan mampu mengurangi angka ketidakhadiran di masa mendatang. Situasi ini juga seharusnya menjadi momen pendorong untuk evaluasi dan perbaikan sistem manajemen ASN secara keseluruhan. Melalui peninjauan berdasarkan feedback dari pegawai, instansi dapat mengidentifikasi masalah mendasar yang mungkin menjadi penyebab absensi. Pelatihan dan program pengembangan diri yang lebih baik dapat diimplementasikan untuk membantu ASN memenuhi kewajiban mereka. Secara keseluruhan, kasus ASN Banjarbaru ini merupakan sebuah pengingat akan pentingnya disiplin dalam pelayanan publik. Dengan mematuhi aturan dan kinerja yang baik, ASN dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Diharapkan, langkah-langkah yang diambil dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.