Rumah calon pengantin pria di Jeneponto, Sulawesi Selatan dirusak oleh massa dari pihak keluarga calon pengantin wanita karena batal antar uang panai. Berita tentang rumah calon pengantin pria yang dirusak oleh keluarga pihak wanita karena batalnya pembayaran uang panai sebesar Rp 100 juta mencerminkan kompleksitas budaya dan tradisi di masyarakat kita. Uang panai, atau mahar, dalam konteks pernikahan di banyak daerah di Indonesia sering kali dilihat sebagai simbol status dan komitmen. Namun, ketika uang panai menjadi pemicu konflik, hal ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut bisa membawa dampak negatif, terutama ketika tidak ada komunikasi yang jelas antara kedua belah pihak. Pertama, penting untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga. Ketika salah satu pihak merasa kecewa atau dirugikan, dampaknya bisa meluas ke seluruh komunitas. Dalam kasus ini, tindakan merusak rumah calon pengantin pria bukan hanya mencerminkan emosi yang tidak terkelola, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman dan rasa hormat terhadap proses pernikahan itu sendiri. Sebuah pernikahan seharusnya menjadi momen bahagia, bukan sumber konflik. Di sisi lain, insiden ini juga menunjukkan perlunya edukasi dan diskusi yang lebih terbuka mengenai harapan dan tanggung jawab dalam sebuah hubungan. Keluarga calon pengantin wanita seharusnya bisa menyampaikan ketidakpuasan mereka dengan cara yang lebih konstruktif, alih-alih beralih ke tindakan kekerasan yang hanya akan memperburuk situasi dan merusak reputasi keluarga mereka. Dialog yang sehat antara kedua belah pihak akan lebih bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan apapun, termasuk soal uang panai. Selain itu, isu seperti ini juga menyoroti pentingnya peraturan dan regulasi dalam adat dan tradisi. Apakah ada batasan yang jelas mengenai uang panai dalam suatu kebudayaan? Apakah penetapan angka tersebut harus disepakati secara kolektif dan transparan? Jika tidak, angka-angka yang ditetapkan bisa menjadi sumber ketegangan, seperti yang kita lihat dalam kasus ini, yang pada akhirnya berujung pada tindakan destruktif. Tak kalah penting adalah bagaimana masyarakat harus melihat hal ini dari kacamata pendidikan. Menyikapi masalah uang panai dan tradisi pernikahan seharusnya diiringi dengan pemahaman akan nilai-nilai cinta dan komitmen yang lebih dalam dari sekadar materi. Harus ada penekanan pada pengembangan karakter, saling pengertian, dan rasa hormat antar pasangan dan keluarga untuk menciptakan hubungan yang sehat. Melihat situasi ini, harapan saya adalah semua pihak dapat belajar dari kejadian tersebut. Baik calon pengantin pria dan wanita, serta keluarga mereka, perlu mengevaluasi cara mereka berkomunikasi dan bernegosiasi dalam konteks pernikahan. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi dan semua pihak dapat melangkah ke arah yang lebih positif demi masa depan yang lebih baik. Adat dan tradisi seharusnya menjadi landasan yang memperkuat, bukan memecah belah.