Komisi Kepolisian Indonesia (Kompolnas) meminta Polri memberikan sanski maksimal ke Ipda Endri Purwa Sefa Berita mengenai tindakan kekerasan yang melibatkan Ipda Endri Purwa Sefa, ajudan Kapolri, yang dilaporkan memukul seorang jurnalis di Semarang, tentu menarik perhatian banyak pihak. Tindakan kekerasan terhadap jurnalis, yang seharusnya berfungsi sebagai pilar dalam mengawasi dan menginformasikan publik, mencerminkan tantangan serius terhadap kebebasan pers dan pengawasan masyarakat. Peristiwa ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai profesionalisme aparat kepolisian dan pemahaman mereka tentang hak asasi manusia, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat. Tanggapan dari Investigasi Pusat Wartawan (IPW) yang menyebut tindakan tersebut sebagai "bodoh dan overacting" sangat mencerminkan frustrasi yang dirasakan oleh kalangan pers. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, sikap semacam ini bukan hanya menunjukkan ketidakpahaman, tetapi juga potensi merusak hubungan antara media dan institusi penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan represif terhadap jurnalis, hal itu berisiko menciptakan suasana ketakutan di kalangan wartawan yang dapat menghambat upaya mereka untuk mengungkap kebenaran. Lebih jauh lagi, tindakan kekerasan ini dapat merusak reputasi institusi penegak hukum itu sendiri. Publik cenderung menilai bahwa tindakan seperti ini menunjukkan ketidakmampuan atau ketidaksiapan aparat dalam menghadapi kritik atau pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan institusi pemerintah lainnya, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada ketidakstabilan sosial. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa keberadaan jurnalis sangat krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di masyarakat. Ketika jurnalis dikriminalisasi atau menjadi korban kekerasan, kita juga berpotensi untuk kehilangan narasi yang objektif dan berimbang mengenai isu-isu publik yang penting. Oleh karena itu, setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus disikapi dengan serius dan dicari solusi untuk memastikan situasi serupa tidak terulang di masa mendatang. Penting juga bagi kepolisian dan institusi pemerintah lainnya untuk melakukan introspeksi dan pelatihan tentang perlunya menghargai kebebasan pers serta hak asasi manusia. Ini bukan hanya tentang menghindari tindakan kekerasan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka dan saling menghormati antara media dan penegak hukum. Adanya kebijakan internal yang menekankan pentingnya menghormati jurnalis sebagai mitra dalam membangun masyarakat yang lebih baik juga sangat diperlukan. Di sisi lain, jurnalis pun harus terus memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan tugasnya dengan etika dan profesionalisme. Kolaborasi antara jurnalis dan lembaga penegak hukum perlu dibangun di atas fondasi saling menghormati dan memahami peran masing-masing. Dengan cara ini, kita dapat berharap terciptanya ekosistem informasi yang sehat dan berimbang, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak di masyarakat.