Gubernur Sumut Bobby Nasution memerintahkan agar ASN Pemprov yang tak masuk karena pesawat delay di Bangkok diberi surat peringatan. Berita mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemprov Sumatera Utara yang absen karena terjebak di Bangkok akibat penundaan penerbangan menggugah banyak pendapat. Tindakan Gubernur Bobby Nasution yang mengancam akan memberikan surat peringatan tentunya merupakan respons langsung terhadap situasi yang dianggap tidak profesional. Namun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan lebih dalam. Pertama-tama, penting untuk memahami konteks di balik keterlambatan penerbangan yang dialami oleh ASN tersebut. Dalam banyak kasus, penerbangan bisa delay karena berbagai faktor yang berada di luar kontrol individu, seperti cuaca buruk atau masalah teknis. Mengandalkan surat peringatan tanpa mempertimbangkan situasi yang dihadapi ASN tersebut dapat menciptakan citra negatif terhadap kebijakan ASN dan malah memicu dampak psikologis yang kurang baik bagi pegawai. Selain itu, penegakan disiplin di kalangan ASN harus diimbangi dengan empati dan pengertian. ASN merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga seringkali mereka dihadapkan dengan situasi yang menuntut kelincahan dan adaptabilitas. Jika mereka terpaksa absen karena faktor yang tidak dapat mereka kendalikan, maka bukan tidak mungkin pembinaan yang lebih konstruktif dan dialogis akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ketidakhadiran ini. Dalam pandangan lain, sikap tegas seperti yang ditunjukkan oleh Gubernur Bobby dapat dipahami sebagai upaya untuk menegakkan disiplin dan akuntabilitas dalam tubuh pemerintahan. Dalam konteks ini, menyerukan adanya peraturan dan sanksi adalah penting untuk mencegah pengulangan kejadian serupa di masa depan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan masing-masing kasus secara individual. Lebih jauh, instansi pemerintah seharusnya juga memperhatikan kebijakan manajemen perjalanan dinas yang lebih baik. Misalnya, mengingat kemungkinan delay penerbangan, pemerintah bisa memberikan panduan atau alternatif bagi ASN agar mereka dapat mengantisipasi kemungkinan ini. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pelindung terhadap pegawainya. Akhirnya, kasus ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem dan prosedur yang ada. Pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan efisien. Jadi, alih-alih sekadar memberi surat peringatan, sebaiknya pemrov melakukan pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan manajemen krisis dan kesadaran terhadap situasi di lapangan yang dapat membantu ASN beroperasi lebih baik di masa depan.