Robig Zaenudin polisi penembak mati siswa SMK Negeri 4  Gamma Rizkynata Oktafandy, disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (8/4/2025). Berita berjudul 'Fakta Persidangan Aipda Robig, Empat Kali Tembakan Jarak Dekat Diledakan di Depan Minimarket' mencerminkan realitas yang cukup memprihatinkan dalam konteks penegakan hukum dan keamanan di masyarakat. Kasus ini menggarisbawahi kompleksitas yang ada dalam interaksi antara aparat penegak hukum dan sipil serta menyoroti kekhawatiran mengenai penyalahgunaan wewenang. Pertama-tama, perlu disadari bahwa tindakan menembakkan senjata api, terutama dalam jarak dekat, merupakan hal yang sangat serius. Tidak hanya ada risiko terhadap nyawa orang yang ditembak, tetapi juga menjadikan masyarakat luas merasa tidak aman. Dalam konteks ini, masyarakat berhak untuk mempertanyakan mengapa tindakan tersebut dilakukan dan apa latar belakangnya. Apakah situasi tersebut benar-benar mendesak dan memerlukan penggunaan kekuatan mematikan, ataukah terdapat alternatif lain yang lebih manusiawi? Kedua, berita seperti ini berpotensi menciptakan dampak negatif terhadap citra aparat kepolisian. Jika masyarakat melihat bahwa polisi menggunakan kekuatan berlebihan dalam situasi yang mungkin tidak seharusnya, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa terganggu. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang lebih besar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk melakukan introspeksi dan memastikan bahwa tindakan mereka selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, kasus Aipda Robig ini juga membuka diskusi tentang pelatihan dan pembekalan bagi anggota kepolisian. Apakah mereka telah diberikan pelatihan yang cukup untuk menghadapi situasi konflik? Apakah mereka mampu mengatasi stres dan tekanan yang dihadapi di lapangan tanpa harus berujung pada kekerasan? Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas sangat penting agar aparat penegak hukum dapat bertindak secara proporsional dan bijak dalam menghadapi berbagai situasi. Tentu saja, kita juga tidak bisa mengabaikan aspek hukum berkenaan dengan proses persidangan yang sedang berjalan. Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan adil untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan. Jika ada kesalahan atau penyalahgunaan dalam tindakan tersebut, maka keadilan harus ditegakkan agar masyarakat dapat melihat bahwa hukum berlaku untuk semua, tanpa kecuali. Dalam mengakhiri opini ini, penting untuk diingat bahwa setiap insiden penembakan harus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi lembaga penegak hukum. Hanya dengan cara ini, kita bisa berharap untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Kasus Aipda Robig hendaknya menjadi pelajaran berharga dalam upaya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.