Aipda Robig Zainuddin jalani sidang perdana terkait penembakan siswa di Semarang. Keadilan menanti keluarga korban. Berita mengenai Aipda Robig yang mengaku masih berstatus sebagai anggota Polri setelah insiden penembakan terhadap Gamma merupakan situasi yang menimbulkan sejumlah pertanyaan dan keprihatinan di masyarakat. Insiden semacam ini dapat memicu kekhawatiran tentang integritas dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Dalam konteks negara hukum, setiap anggota kepolisian seharusnya bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian seharusnya selalu diawasi dan dievaluasi dengan cermat, terutama dalam kasus yang melibatkan penggunaan senjata api. Penembakan yang tidak proporsional atau tidak berdasarkan asas perlu dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya melindungi masyarakat. Jika ada pelanggaran dalam prosedur yang dilakukan oleh Aipda Robig, maka penting untuk memberikan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, pernyataan Aipda Robig bahwa dia masih berstatus sebagai polisi menambah kompleksitas situasi ini. Hal ini memberi kesan bahwa dalam beberapa kasus, anggota kepolisian bisa saja merasa di atas hukum. Keberadaan aturan dan disiplin internal di kepolisian sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan anggota dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada kesan bahwa status kepolisian dapat melindungi individu dari konsekuensi tindakan mereka, ini bisa membahayakan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Dalam perspektif yang lebih luas, insiden ini menegaskan pentingnya reformasi dalam institusi kepolisian. Masyarakat membutuhkan kepolisian yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki integritas dan kedisiplinan yang tinggi. Reformasi yang menyentuh aspek pelatihan, pengawasan, serta penegakan hukum bagi anggota kepolisian sangatlah penting agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Adalah hal yang wajar jika masyarakat memiliki harapan besar terhadap polisi untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab. Setiap tindakan yang merugikan warga terutama oleh aparat penegak hukum harus ditindaklanjuti dengan serius agar keadilan dapat ditegakkan. Masyarakat harus merasa aman dan terlindungi, dan ini hanya dapat dicapai jika polri menunjukkan komitmen yang nyata, baik dalam hal pencegahan maupun penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anggotanya. Akhirnya, sebagai bagian dari jalan menuju perbaikan, penting bagi pihak berwenang untuk mendengarkan suara publik dan melakukan evaluasi menyeluruh berupa audit terhadap kebijakan dan praktik yang berlaku di institusi kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam memantaunya juga dibutuhkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan antara institusi kepolisian dan masyarakat dapat terjalin dengan baik.