Jumran disebut tidak mau bertanggung jawab menikahi Juwita. Sehingga ia lebih memilih untuk membunuh jurnalis tersebut ketimbang menikahinya. Berita mengenai kasus pembunuhan jurnalis Juwita oleh oknum TNI, Jumran, yang dikabarkan berpola akibat ketidakmauan untuk bertanggung jawab dalam sebuah hubungan, menciptakan gelombang keprihatinan dan kecaman di masyarakat. Kasus ini menggambarkan masalah serius yang merefleksikan hubungan antara kekuasaan dan impunitas, serta ancaman terhadap kebebasan pers. Sebagai jurnalis, Juwita merupakan bagian dari pilar demokrasi yang bertugas menyampaikan fakta dan informasi kepada publik. Ketika seorang jurnalis menjadi sasaran kekerasan, bukan hanya individu tersebut yang menderita, tetapi juga masyarakat yang kehilangan suara yang berani memperjuangkan kebenaran. Faktor lain yang perlu dicermati adalah bagaimana situasi ini memperlihatkan dinamika kekerasan berbasis gender. Jika memang motif tersebut berakar dari ketidakmauan seseorang untuk bertanggung jawab dalam sebuah hubungan, ini menunjukkan bentuk kekerasan yang tidak hanya fisik, tetapi juga emosional dan psikologis. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya kesetaraan gender dalam hubungan. Keterpurukan dalam isu ini menciptakan stigma dan mendiskreditkan nilai-nilai kemanusiaan, serta menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Dalam konteks militer, kasus ini juga menyoroti masalah serius mengenai akuntabilitas dalam institusi. Tindakan yang diduga dilakukan oleh seorang oknum TNI menunjukkan perlunya reformasi dalam penegakan hukum di institusi militer. Seharusnya ada mekanisme penegakan disiplin yang lebih kuat untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan kriminal tidak ditoleransi, terutama oleh mereka yang seharusnya melindungi masyarakat. Impunitas yang dialami oleh anggota militer dalam banyak kasus menjadi alasan mengapa kekerasan terus terjadi tanpa konsekuensi yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa kasus seperti ini harus ditangani dengan serius oleh pihak berwenang. Masyarakat dan organisasi yang peduli harus mendorong agar jalur hukum diambil secara transparan dan akuntabel. Ini adalah kesempatan bagi institusi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan dan perlindungan terhadap jurnalis serta masyarakat sipil. Jangan sampai suara kesadaran teredam karena tekanan dari kekuasaan. Masyarakat juga berperan penting dalam mendukung keamanan jurnalis dan melawan segala bentuk kekerasan. Kesadaran kolektif terhadap hak asasi manusia harus terus dibangun dan dipupuk. Diskusi publik mengenai isu ini harus terus dilakukan untuk mendorong perubahan positif. Oleh karena itu, setiap individu perlu berkontribusi dengan menjadi bagian dari solusi, bukan masalah dalam konteks pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak jurnalis serta perempuan. Kasus ini diharapkan menjadi titik awal untuk perubahan signifikan dalam perlakuan terhadap jurnalis dan penciptaan lingkungan yang lebih aman bagi mereka untuk menjalankan tugasnya. Ini juga menjadi panggilan untuk introspeksi mendalam tentang kondisi sosial yang sering kali merugikan perempuan dan memfasilitasi tindakan kekerasan. Komitmen untuk mengubah budaya impunitas dan mendukung kebebasan pers akan sangat menentukan masa depan demokrasi dan keadilan sosial di negara ini.