Sekolah Rakyat bisa jadi merupakan jawaban alternatif atas kegagalan sistem pendidikan formal. Jika dirancang sungguh-sungguh Berita dengan judul 'Pemkab Jombang Kebut Sekolah Rakyat, Pengamat Skeptis: Jawab Kegagalan Sistem Pendidikan Formal' menunjukkan sebuah fenomena yang menarik dalam konteks pendidikan di Indonesia. Upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan 'Sekolah Rakyat' dapat dipahami sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan formal. Namun, munculnya skeptisisme dari para pengamat menandakan bahwa kegagalan sistem pendidikan tidak hanya bisa diatasi dengan pembangunan infrastruktur baru saja. Pertama, penting untuk mencermati apa yang melandasi keputusan Pemkab Jombang untuk mendirikan Sekolah Rakyat. Dalam banyak kasus, sistem pendidikan formal sering kali terjebak dalam birokrasi yang ketat, kurikulum yang kaku, dan kurangnya adaptabilitas terhadap kebutuhan lokal. Dengan mendirikan Sekolah Rakyat, diharapkan akan ada pendekatan yang lebih fleksibel dalam menyediakan pendidikan yang relevan dan aksesibel bagi masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani. Namun, skeptisisme dari pengamat mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa tanpa adanya reformasi yang mendasar pada sistem pendidikan formal, inisiatif ini mungkin tidak akan lebih efektif dibandingkan dengan upaya sebelumnya. Jika Sekolah Rakyat hanya dibentuk sebagai solusi sementara tanpa memikirkan sistem pendukung yang lebih luas, maka tantangan yang sama seperti rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya pelatihan bagi guru, dan keterbatasan kurikulum akan terus berulang. Di samping itu, masing-masing daerah memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda. Sekolah Rakyat harus mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat setempat, dan ini memerlukan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, termasuk orang tua, komunitas, dan lembaga non-pemerintah. Dengan melibatkan semua stakeholder, diharapkan pendidikan yang diberikan tidak hanya sekadar mengejar angka partisipasi, tetapi juga meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan bagi para peserta didik. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan keberlanjutan inisiatif ini. Pendidikan tidak hanya tentang memberikan akses, tetapi juga tentang memastikan bahwa peserta didik menerima pembelajaran yang berkualitas. Oleh karena itu, harus ada rencana yang jelas mengenai pendanaan, pelatihan guru, dan evaluasi program secara berkala. Keberhasilan Sekolah Rakyat harus diukur tidak hanya dari jumlah siswa yang terdaftar, tetapi juga dari capaian akademik dan sikap peserta didik setelah lulus. Secara keseluruhan, inisiatif Pemkab Jombang untuk mendirikan Sekolah Rakyat adalah langkah yang berani dan bisa menjadi angin segar bagi pendidikan lokal. Namun, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk menjamin bahwa upaya ini benar-benar membawa dampak positif dan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar permasalahan. Dalam konteks ini, dialog yang terbuka antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik di masa depan.