Dalam sidak tersebut kata Illiza, berdasarkan informasi dari BKPSDM, dari total 4.210 ASN/Tenaga Non ASN yang tersebar 55 OPD, hanya 21 orang yang... Berita mengenai 21 ASN (Aparatur Sipil Negara) dan tenaga kontrak yang alpa saat hari pertama kerja pasca Lebaran di Banda Aceh merupakan refleksi tentang disiplin dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh pegawai negeri. Sebagai abdi negara, ASN diharapkan untuk menjadi teladan dalam hal kepatuhan terhadap jadwal kerja, terutama setelah masa libur yang panjang seperti Lebaran. Ketidakhadiran mereka pada hari pertama kerja tentu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran seharusnya menjadi momentum bagi para ASN untuk kembali fokus dan memulai aktivitas kerja dengan semangat yang baru. Namun, dengan adanya laporan mengenai alpa, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan disiplin dan etika kerja di kalangan pegawai. Disiplin yang tinggi sangat penting dalam menciptakan budaya kerja yang produktif dan efektif, serta menjaga kredibilitas institusi pemerintah di mata masyarakat. Lebih jauh, tindakan alpa ini juga berpotensi mempengaruhi kinerja tim dan pelayanan publik. Ketika sejumlah pegawai tidak hadir, tanggung jawab dan beban kerja bisa saja dialihkan kepada rekan kerja yang hadir, yang dapat menyebabkan stres dan penurunan produktivitas di antara mereka. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak suasana kerja dan menurunkan motivasi pegawai untuk menjalankan tugas dengan baik. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah daerah untuk menerapkan langkah-langkah yang tegas untuk menangani masalah ketidakhadiran. Selain memberikan sanksi kepada pegawai yang alpa, bisa pula dilakukan pendekatan yang lebih konstruktif, seperti melakukan evaluasi terhadap sistem manajemen kinerja dan kebutuhan pegawai yang mungkin menyebabkan mereka tidak hadir. Program pelatihan dan pembinaan juga perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya disiplin kerja. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan mengenai kinerja ASN. Hal ini dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pengawasan ini tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil yang memiliki hak untuk menuntut pelayanan yang baik dari pemerintah. Pada akhirnya, ketidakhadiran ASN yang alpa pasca Lebaran ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya profesionalisme dalam bekerja dan tanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Dengan adanya sikap disiplin dan etos kerja yang baik, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan dengan optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dapat terus terjaga.