Gubernur Jakarta Pramono Anung akan melaporkan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono ke Bareskrim. Berita tentang Pramono yang melaporkan gangguan sistem Bank DKI ke Bareskrim dan menduga adanya keterlibatan orang dalam adalah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian lebih. Kejadian seperti ini menyoroti pentingnya keamanan sistem keuangan dan integritas institusi perbankan, yang merupakan tulang punggung dalam perekonomian suatu daerah, termasuk Jakarta. Gangguan pada sistem perbankan bisa memiliki dampak yang luas, baik bagi nasabah maupun bagi reputasi bank itu sendiri. Jika terbukti ada keterlibatan orang dalam, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut terhadap pengelolaan bank dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, tindakan Pramono untuk melaporkan masalah ini ke Bareskrim adalah langkah yang tepat, sekaligus menunjukkan bahwa isu ini tidak boleh dianggap enteng. Dalam konteks ini, penyelidikan mendalam sangat penting. Bareskrim harus melakukan audit menyeluruh terhadap sistem dan prosedur yang ada di Bank DKI untuk memastikan tidak ada pelanggaran atau penyalahgunaan yang terjadi. Selain itu, perlu dilakukan perlindungan terhadap whistleblower atau orang-orang yang berani melaporkan kejadian tersebut agar mereka tidak mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dari sudut pandang masyarakat, isu seperti ini juga menimbulkan pertanyaan lebih dalam tentang bagaimana sistem pengawasan dan regulasi yang ada. Adakah cukup kontrol untuk mencegah terjadinya praktik-praktik tidak etis, atau malah semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan?. Pihak berwenang perlu mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi yang mengatur industri perbankan untuk mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Secara keseluruhan, kasus ini tidak hanya menjadi masalah bagi Bank DKI, tetapi juga bagi ekosistem perbankan nasional. Masyarakat berhak mendapatkan layanan perbankan yang aman dan terpercaya. Semoga dengan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dan tuntutan transparansi, kepercayaan publik dapat dipulihkan. Masyarakat harus terus mengikuti perkembangan investigasi ini dan menuntut akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat.