Terminal Tipe A Tanjung Pinggir di Pematangsiantar belum optimal, pengusaha otobus enggan pindah karena lokasi dinilai tidak nyaman bagi penumpang. Berita mengenai Terminal Tanjung Pinggir di Pematangsiantar yang berbiaya Rp 43,4 miliar tetapi belum beroperasi secara optimal mencerminkan beberapa isu krusial dalam pengelolaan infrastruktur publik di Indonesia. Di satu sisi, adanya investasi besar dalam fasilitas transportasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memfasilitasi mobilitas masyarakat. Namun, di sisi lain, ketidakoptimalan operasional terminal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan dan pengelolaan proyek. Salah satu hal yang mungkin perlu dievaluasi adalah proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Apakah studi kelayakan sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah ada analisis terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi lalu lintas yang dapat dialokasikan ke terminal tersebut? Ketidakcocokan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat bisa jadi merupakan indikasi adanya kesalahan dalam langkah-langkah awal tersebut. Selain itu, masalah regulasi dan birokrasi juga mungkin berkontribusi pada ketidakoptimalan operasional terminal. Proses perizinan yang lambat dan tumpang tindihnya kebijakan di tingkat lokal dapat menghambat pengoperasian fasilitas yang telah ada. Penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini agar terminal dapat berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya. Keberhasilan sebuah terminal tidak hanya diukur dari sisi fisik bangunan, tetapi juga dari seberapa efektif ia melayani pengguna. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengembangan terminal. Feedback dari masyarakat akan membantu pengelola untuk memahami apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan agar terminal dapat beroperasi dengan optimal. Terakhir, situasi ini mengingatkan kita akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang besar seperti Rp 43,4 miliar tersebut dikelola dan digunakan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan audit dan mempublikasikan laporan penggunaan anggaran kepada publik. Dengan meningkatkan akuntabilitas, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, dan mereka akan lebih mendukung pengembangan infrastruktur yang bermanfaat bagi semua.