Akmal Ohorela, otak pelarian tujuh napi dari Lapas Sorong, ditangkap setelah delapan hari. Siapa lagi yang terlibat? Berita mengenai penangkapan satu tahanan yang diduga sebagai otak pembobolan kamar tahanan di Lapas Sorong tentu saja menarik perhatian. Kejadian semacam ini menyoroti sejumlah isu penting di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pertama-tama, kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dan kontrol dalam lingkungan penjara. Meskipun lembaga pemasyarakatan bertugas untuk menjaga keamanan dan rehabilitasi para narapidana, kenyataannya seringkali terdapat celah yang dimanfaatkan oleh tahanan. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan di dalam lapas. Kedua, tindakan berani dari tahanan ini mencerminkan adanya jaringan dukungan di luar lapas yang mungkin terlibat dalam rencana pelarian. Jika tindakan ini tidak hanya melibatkan satu orang, maka akan sangat penting bagi pihak berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut, guna mengungkap jaringan yang lebih luas yang mungkin terlibat. Situasi ini menggambarkan betapa kompleksnya dinamika dunia kriminal dan bagaimana narapidana dapat memiliki akses ke sumber daya yang memfasilitasi rencana pelarian mereka. Selain itu, penangkapan tahanan tersebut juga dapat membahas isu tentang rehabilitasi. Seringkali, masyarakat melihat narapidana sebagai individu yang hanya perlu dihukum tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi. Namun, kejadian seperti ini menunjukkan bahwa banyak tahanan belum sepenuhnya siap untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, dan masih memiliki potensi untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif dalam penanganan narapidana, termasuk program rehabilitasi yang efektif dan pencegahan terhadap perilaku kriminal di masa depan. Lebih jauh lagi, insiden ini juga dapat menjadi pelajaran bagi pihak-pihak berwenang untuk meningkatkan prosedur keamanan dan kebijakan dalam penanganan narapidana. Jika ada kelemahan dalam sistem yang memungkinkan seorang tahanan untuk memimpin rencana pelarian, maka sudah saatnya bagi instansi terkait untuk melakukan audit dan merevisi sistem kontrol yang ada. Pengalaman dari insiden ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pada akhirnya, meskipun berita ini terkesan negatif, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pemasyarakatan yang ada. Dengan lebih banyak perhatian terhadap masalah keamanan, rehabilitasi, dan satu sama lain, diharapkan peristiwa serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masalah kriminalitas membutuhkan solusi yang holistik, melibatkan berbagai pihak agar bisa menanggulangi isu tersebut dengan efektif.