Supriyadi mengatakan, pembenahan tata kelola dalam pemerintahan sangat penting untuk kelancaran pembangunan. Berita mengenai saran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar Pemerintah Aceh membentuk Dinas Pendapatan Daerah merupakan langkah yang sangat strategis dalam konteks pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Pembentukan dinas ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan di daerah. Dengan adanya dinas khusus yang menangani masalah pendapatan, Pemerintah Aceh dapat lebih fokus terhadap perencanaan dan pengelolaan pajak serta pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu keuntungan dari pembentukan Dinas Pendapatan Daerah adalah peningkatan kemampuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dinas ini bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan perpajakan yang dapat menarik minat wajib pajak, baik dari masyarakat lokal maupun investor. Di sisi lain, keberadaan dinas ini juga dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan perpajakan, sehingga potensi kebocoran pendapatan bisa diminimalisir. Tidak hanya itu, pembentukan dinas ini juga akan menyentuh aspek pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya lembaga yang secara khusus menangani pendapatan daerah, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai kewajiban pajak mereka serta layanan administrasi yang berkaitan. Hal ini seharusnya mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pendapatan daerah. Namun, tantangan yang dihadapi baik dalam pembentukan maupun operasi Dinas Pendapatan Daerah tidak boleh diabaikan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang perpajakan menjadi faktor penting untuk memastikan efektivitas dinas ini. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari teknologi informasi yang memadai untuk mendukung pengelolaan dan pelaporan pendapatan secara real-time dan akurat. Dari sisi regulasi, Pemerintah Aceh perlu memastikan bahwa pembentukan dan operasional Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dinas ini tidak didukung oleh peraturan daerah yang kuat, maka keberadaannya dapat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang jelas dan komprehensif akan menjadi langkah penting yang harus diambil. Secara keseluruhan, saran dari BPKP untuk membentuk Dinas Pendapatan Daerah sangatlah relevan dan strategis. Jika diimplementasikan dengan baik, hal ini dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan Aceh secara keseluruhan. Pemerintah Aceh perlu segera merespons saran ini dengan cepat dan tepat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya daerah secara optimal.