Rektor Universitas Udayana (Unud) Bali, I Ketut Sudarsana berjanji bakal memutuskan perjanjian kerja sama (PKS) dengan TNI. Berita mengenai rencana Universitas Udayana (Unud) Bali untuk memutus kerja sama bela negara dengan Kodam Udayana membawa banyak pertanyaan dan potensi dampak yang perlu ditinjau secara mendalam. Kerja sama seperti ini biasanya bertujuan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa mengenai pentingnya bela negara, kesadaran nasional, dan penguatan identitas sebagai warga negara. Pemutusan kerja sama tersebut bisa diinterprestasikan sebagai langkah penting yang menunjukkan posisi universitas terhadap isu-isu yang lebih luas, termasuk kemungkinan konflik antara pendidikan dan agenda militer. Salah satu hal yang mungkin mendasari keputusan Unud adalah pengertian tentang independensi institusi pendidikan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak diskusi tentang seberapa jauh institusi pendidikan harus terlibat dengan organisasi pemerintah atau militer. Banyak akademisi berpendapat bahwa pendidikan harus tetap netral dan bebas dari pengaruh yang dapat menciptakan bias dalam pembelajaran dan penelitian. Sementara itu, pihak lain mungkin berargumen bahwa kolaborasi dengan lembaga-lembaga tertentu dapat memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa, terutama di bidang pertahanan dan keamanan. Ada juga faktor sensitivitas politik dan sosial yang bisa memengaruhi keputusan ini. Masyarakat Indonesia, terutama di Bali, memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang membentuk pandangan terhadap militer dan kekuasaan. Jika pemutusan ini muncul sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat atau gerakan yang lebih luas untuk meninjau kembali hubungan antara pendidikan dan jaringan militer, itu bisa menjadi sinyal penting mengenai arah yang diinginkan oleh generasi muda. Dari perspektif mahasiswa, keputusan ini dapat membawa dampak yang beragam. Beberapa mahasiswa mungkin merasa kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam program-program yang mendidik mereka tentang isu-isu strategis dan keamanan. Sebaliknya, yang lain mungkin melihatnya sebagai peluang untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih kreatif dan inklusif dalam mempelajari identitas dan peran mereka sebagai warga negara tanpa tekanan dari institusi militer. Tentu saja, dampak jangka panjang dari keputusan ini tergantung pada alternatif yang disiapkan oleh Unud. Jika universitas dapat menawarkan program-program baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mahasiswa, maka pemutusan kerja sama ini bisa jadi langkah positif. Namun, jika tidak ada pengganti yang memadai, maka ini bisa menimbulkan kekurangan dalam pendidikan yang menyentuh aspek bela negara dan kesadaran sosial. Kesimpulannya, pemutusan kerja sama antara Unud dan Kodam Udayana merupakan langkah yang perlu ditinjau holistik. Ini mencerminkan perubahan kebutuhan dan perspektif dalam masyarakat, serta potensi untuk menciptakan ruang pendidikan yang lebih independen. Dalam konteks yang lebih luas, keputusan ini juga bisa menjadi pengingat bagi institusi pendidikan lainnya untuk terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik yang terjadi di sekitarnya, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan yang inklusif dan progresif.