Disnakertrans Jateng terima 196 aduan THR dan BHR Idul Fitri 2025. 16 perusahaan belum bayar THR, sebagian besar aduan dari tenaga honorer. Berita mengenai 16 perusahaan di Jawa Tengah yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tentunya menjadi sorotan penting, terutama bagi para pekerja yang sangat bergantung pada tunjangan tersebut untuk menyambut hari raya. Pembayaran THR yang tepat waktu adalah suatu kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan perusahaan dalam hal ini dapat merugikan banyak karyawan yang sudah menantikan tunjangan tersebut sebagai tambahan dalam merayakan hari raya. Tidak hanya berdampak pada kesejahteraan pegawai, keterlambatan pembayaran THR juga mencerminkan masalah yang lebih besar dalam praktik manajemen keuangan perusahaan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi kesulitan finansial atau tidak memiliki sistem yang baik dalam melakukan perencanaan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki manajemen yang transparan dan bertanggung jawab dalam hal keuangan agar dapat memenuhi kewajiban-kewajiban mereka terhadap karyawan. Di sisi lain, pemerintah dan pihak berwenang harus berperan aktif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan yang ada terkait dengan pembayaran THR. Tindakan tegas perlu diambil terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar, untuk memberikan efek jera dan memastikan semua pekerja mendapatkan hak-haknya. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan perusahaan lain meniru perilaku yang sama, sehingga mengurangi rasa keadilan di kalangan pekerja. Setiap perusahaan harus menyadari bahwa keterlambatan dalam pembayaran THR tidak hanya berdampak pada karyawan, tetapi juga dapat mempengaruhi citra perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang tidak menghormati hak-hak karyawan berisiko kehilangan kepercayaan, baik dari karyawan saat ini maupun calon karyawan di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri, dengan implikasi yang lebih besar bagi produktivitas dan loyalitas karyawan. Sebagai masyarakat, kita juga harus lebih peka terhadap kondisi sekitar kita. Dukungan kepada pekerja yang terhimpit dalam situasi seperti ini sangat penting. Menggalang suara untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada mereka yang terpengaruh bisa jadi langkah awal untuk mendorong perusahaan dan pemerintah agar lebih bertanggung jawab. Secara keseluruhan, masalah pembayaran THR yang belum terpenuhi ini tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah isu yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, untuk bersama-sama mencari solusi yang berkelanjutan dalam menjamin keadilan bagi para pekerja di Indonesia. Melalui kolaborasi dan penegakan hukum yang lebih ketat, diharapkan hak-hak pekerja dapat lebih terlindungi ke depannya.