Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menyampaikan harapan agar sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin diperkuat Berita yang berjudul "Ketua DPRD Mahulu Harap Aspirasi Masyarakat Lebih Diperhatikan dalam RKPD 2026" menunjukkan perhatian yang serius dari pihak legislatif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini adalah langkah positif yang mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan, aspirasi rakyat seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih relevan dan tepat sasaran. Satu hal yang patut dicermati adalah bagaimana proses pengumpulan aspirasi masyarakat tersebut dilakukan. Dalam banyak kasus, meskipun ada keinginan untuk mengakomodasi suara rakyat, sering kali metode yang digunakan untuk mendengarkan aspirasi ini tidak maksimal. Oleh karena itu, penting bagi DPRD dan instansi terkait untuk melakukan pendekatan yang lebih inklusif, seperti mengadakan forum-forum dialog, atau memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan, terutama yang mungkin kurang terwakili. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Publik berhak mendapatkan informasi mengenai bagaimana aspirasi mereka diproses dan dipertimbangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan adanya transparansi, masyarakat akan merasa lebih percaya dan terlibat dalam proses pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat dukungan terhadap program-program pemerintah. Kemudian, penting juga untuk menyoroti bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan proyek-proyek fisik, namun juga aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, masyarakat mungkin memerlukan solusi untuk permasalahan pendidikan, kesehatan, atau bahkan isu perubahan iklim. Oleh karena itu, dalam RKPD 2026, perlu ada keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif yang lebih luas, harapan Ketua DPRD Mahulu tersebut dapat menjadi sinyal bagi semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam menciptakan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Kolaborasi ini sangat diperlukan agar visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Jika semua pihak dapat saling mendengarkan dan menghargai kontribusi satu sama lain, maka tujuan akhir untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera akan lebih mudah dicapai. Akhirnya, mari kita berharap bahwa aspirasi masyarakat Mahulu benar-benar diakomodir dengan serius dalam proses perencanaan RKPD mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, serta pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua. Ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk meninggalkan jejak positif yang akan dirasakan oleh generasi mendatang.