Wakil Ketua DPRD Bolmong Sulhan Manggabarani ikut mengecam keberadaan tambang ilegal di perkebunan Oboi. Berita mengenai pelibatan warga negara asing (WNA) dari China dalam aktivitas tambang ilegal di Oboi yang dilaporkan oleh DPRD Bolmong menimbulkan banyak pertanyaan dan keprihatinan. Pertama, pentingnya penegakan hukum dalam konteks ini tidak dapat diabaikan. Ketika aktivitas tambang ilegal berlangsung, bukan hanya dampak lingkungan yang menjadi ancaman, tetapi juga potensi eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi. Hal ini mendorong masyarakat untuk bertanya: Apakah pemerintah daerah dan kepolisian benar-benar mengambil tindakan yang tegas terhadap praktik-praktik yang melanggar hukum ini? Selanjutnya, kolaborasi antara DPRD dan lembaga penegak hukum seperti Polres dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah suatu langkah yang perlu didukung. Kolaborasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan perilaku usaha yang etis. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal dapat mencegah potensi kerugian ekonomi bagi daerah yang seharusnya mendapatkan manfaat dari sumber daya alamnya secara legal dan bertanggung jawab. Di sisi lain, keterlibatan WNA dalam kegiatan tambang ilegal menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat mengenai investasi asing dan operasi tambang di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa semua perusahaan yang berinvestasi harus mematuhi undang-undang yang berlaku, baik dari segi lingkungan maupun aspek ketenagakerjaan. Kebijakan yang mengatur keterlibatan asing dalam sektor sumber daya alam harus jelas dan tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Sekiranya itu tidak ditangani dengan serius, dampak jangka panjang dari tambang ilegal ini dapat menghancurkan ekosistem lokal dan merusak tatanan sosial. Tanpa adanya kejelasan hukum dan penegakan yang tegas, praktik tambang ilegal akan terus berkembang, membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan masalah ini harus melibatkan semua elemen, termasuk masyarakat lokal, untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam upaya melindungi sumber daya alam. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan dan penegakan hukum sangat penting, dan peningkatan pendidikan mengenai perlunya keberlanjutan lingkungan di kalangan masyarakat merupakan langkah proaktif yang harus dilakukan. Selain itu, jika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan, diharapkan dapat muncul kesadaran kolektif untuk melindungi sumber daya alam yang ada. Hal ini juga akan memberikan dorongan bagi pemerintah untuk lebih giat dalam menindaklanjuti laporan dan keluhan dari masyarakat terkait keberadaan tambang ilegal. Akhirnya, isu tambang ilegal di Oboi dengan melibatkan WNA China adalah peringatan bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih serius dalam mengkaji serta memperbaiki kebijakan yang ada. Tindakan konkret dari pemerintah dan penegak hukum diharapkan tidak hanya untuk menangani masalah ini secara tuntas, tetapi juga mencegah munculnya kasus serupa di masa depan. Kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah.