Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan silaturahmi ke kediaman Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo pada Rabu (9/4/2025) siang. Berita mengenai silaturahmi yang dilakukan Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan Presiden Joko Widodo di Solo, dengan mengaitkannya pada konteks lebaran, menunjukkan pentingnya hubungan antar pemimpin dan keterbukaan dalam politik Indonesia. Silaturahmi ini bukan hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan yang diinginkan dalam budaya Indonesia, di mana menjalin hubungan baik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari interaksi sosial, terutama di antara para elite politik. Dalam konteks politik, momen seperti ini dapat berfungsi sebagai upaya untuk memperkuat kerjasama dan meredakan ketegangan antara berbagai partai politik. Zulhas, sebagai tokoh politik yang memiliki pengaruh, mengundang perhatian masyarakat dengan melakukan silaturahmi di saat-saat penting seperti menjelang lebaran. Pernyataan bahwa "Masak Lebaran Nggak Datang" menunjukkan niat untuk memperkuat hubungan dan solidaritas, serta menunjukkan bahwa politik bukan hanya tentang perbedaan, tetapi juga dapat berdiri di atas dasar persatuan dalam kebersamaan. Akan tetapi, penting juga untuk menganalisa dengan kritis, apakah langkah ini hanya bersifat simbolis ataukah dapat berlanjut pada tindakan yang nyata dalam kebijakan publik. Masyarakat cenderung mengharapkan lebih dari hanya sekadar kunjungan sosial; mereka berharap adanya dampak nyata dari hubungan baik antara pemimpin dalam menghadapi isu-isu yang relevan, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, harapan publik harus dipertimbangkan dalam setiap interaksi politik, agar tidak terjadi ketidakpuasan yang lebih besar di masa yang akan datang. Lebih lanjut, silaturahmi semacam ini juga menciptakan momentum bagi penguatan koalisi politik menjelang pemilihan umum. Dengan saling mendukung antar pemimpin, diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk kolaborasi di sektor-sektor yang penting bagi rakyat. Di tengah tantangan yang dihadapi oleh bangsa, kolaborasi yang efektif antar berbagai pihak akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, masyarakat juga harus tetap kritis terhadap tindakan politik yang dilakukan. Momen silaturahmi tidak seharusnya mengaburkan mata publik terhadap kinerja dan akuntabilitas para pemimpin. Sebagai elemen dalam demokrasi, masyarakat dapat dan seharusnya memberikan penilaian berdasarkan kebijakan dan tindakan nyata, bukan hanya berdasarkan pendekatan simbolis atau seremonial. Kesimpulannya, silaturahmi Zulhas dengan Jokowi menyajikan contoh bagaimana politisi dapat menjalin hubungan untuk memperkuat ikatan politik. Namun, harapan masyarakat pada perubahan yang konkret dan pemerintahan yang lebih responsif tetap mesti diutamakan, agar prinsip silaturahmi tidak hanya menjadi sekadar upacara, tapi benar-benar menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk kemajuan bangsa. Politik yang berkelanjutan dan membawa kebaikan bagi rakyat hanya bisa terwujud jika diiringi dengan tindakan yang nyata dan berorientasi pada kepentingan publik.