Dikatakan, dari jumlah total peserta ujian, sebanyak 66.304 merupakan siswa SMA dari 618 sekolah, dan 31.574 merupakan siswa SMK dari 358 sekolah. Berita mengenai 97 ribu siswa SMA-SMK di NTT yang mengikuti ujian sekolah namun tidak diperkenankan dipulangkan karena adanya iuran komite merupakan isu yang cukup kompleks dan memunculkan berbagai pertanyaan serta diskusi. Terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam menanggapi situasi ini. Pertama, penting untuk mencermati aspek pendidikan yang menjadi hak setiap siswa. Dalam konteks pendidikan, setiap siswa seharusnya memiliki akses untuk mengikuti kegiatan akademik tanpa adanya tekanan atau beban finansial yang tidak seharusnya. Iuran komite sekolah memang sering kali diberlakukan untuk mendukung operasional sekolah, namun tidak seharusnya iuran tersebut menjadi penghalang bagi siswa untuk mengikuti ujian. Pendidikan seharusnya bersifat inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama di tingkat SMA dan SMK yang merupakan tahap penting dalam proses pembelajaran. Kedua, situasi ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu. Pemerintah dan instansi terkait perlu lebih aktif dalam mengevaluasi dan mengawasi kebijakan keuangan sekolah agar tidak memberatkan siswa dan orang tua. Sumber daya pendidikan harus didistribusikan secara merata, dan pemerintah harus memastikan bahwa dana pendidikan yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, daripada membebani orang tua dengan iuran-iuran yang tidak transparan. Ketiga, dari sudut pandang psikologis, situasi ini dapat berdampak negatif bagi siswa. Tekanan untuk membayar iuran komite sementara mereka harus fokus pada ujian dapat menambah stres dan kecemasan siswa. Pendidikan seharusnya menciptakan lingkungan yang mendukung dan tidak memberikan tekanan tambahan pada siswa. Penting bagi pihak sekolah untuk memberikan komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai biaya-biaya yang diperlukan dan menyediakan alternatif bagi siswa yang mungkin tidak dapat memenuhi iuran tersebut. Keempat, berita ini juga membuka ruang untuk diskusi mengenai peran aktif masyarakat dan orang tua dalam pengelolaan pendidikan. Komite sekolah seharusnya melibatkan orang tua dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan, sehingga ada rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan anak-anak. Ini juga dapat menjadi ajang untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah. Terakhir, dalam upaya memperbaiki kondisi ini, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat sangat penting. Diperlukan program-program yang lebih konkret untuk membantu siswa yang kurang mampu, seperti jaminan akses pendidikan gratis atau subsidi untuk iuran komite. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia, khususnya di NTT, bisa lebih adil dan merata, tanpa memandang latar belakang ekonomi siswa. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan isu seperti yang terjadi saat ini tidak terulang di masa depan.