Bangun menyebut, Silpa yang mencapai ratusan miliar itu salah satu penyebabnya akibat perencanaan pembangunan yang lambat Berita mengenai Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD 2024 sebesar Rp 642,7 miliar dan permintaan DPRD Sidoarjo kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih matang dalam merencanakan pembangunan merupakan sinyal penting terkait pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Silpa yang cukup besar menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta bisa menjadi indikasi bahwa Pemda Sidoarjo perlu mengevaluasi prioritas dan efektivitas program yang telah dijalankan. Salah satu alasan terjadinya Silpa yang cukup besar adalah kurang optimalnya pelaksanaan proyek dan program yang telah direncanakan. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya manusia, keterlambatan dalam proses perencanaan, atau bahkan perubahan kebijakan yang tidak terduga. Dengan DPRD yang meminta Pemda untuk lebih matang dalam perencanaan, diharapkan akan ada upaya untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dari sisi positif, Silpa juga bisa dilihat sebagai peluang. Dengan adanya sisa anggaran tersebut, Pemda dapat memfokuskan kembali prioritas pembangunan yang lebih mendesak dan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, jika ada kebutuhan mendesak untuk infrastruktur pendidikan atau kesehatan, Silpa ini dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, perlu juga diingat bahwa pengalokasian anggaran harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan partisipatif agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Permintaan dari DPRD untuk pemda agar lebih matang dalam perencanaan juga mencerminkan tanggung jawab legislatif dalam pengawasan anggaran daerah. DPRD sebagai perwakilan rakyat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dibahas dan disetujui benar-benar dapat memenuhi kebutuhan warga. Penyusunan rencana pembangunan yang lebih baik, termasuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sangat penting agar kebijakan yang diambil lebih representatif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga perlu ditingkatkan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang publik digunakan dan hasil apa yang dicapai dari setiap proyek pembangunan. Dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat dan partisipasi publik dalam proses pembangunan dapat lebih dioptimalkan. Secara keseluruhan, berita ini menekankan pentingnya evaluasi dan perencanaan yang matang dalam pengelolaan anggaran daerah. Sidoarjo sebagai salah satu daerah yang terus berkembang perlu memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran tepat sasaran dan memberikan hasil yang optimal untuk masyarakat. Dengan kolaborasi antara DPRD dan Pemda yang lebih baik serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan, diharapkan Silpa yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan daerah.