Satpol PP Jakarta mengaku mendapat banyak aduan masyarakat yang terganggu dengan aktivitas berkemah tersebut. Berita mengenai pembubaran aksi damai di DPR oleh Satpol PP dengan alasan mengganggu masyarakat menjadi sorotan yang penting dalam konteks kebebasan berekspresi dan hak-hak warga negara. Aksi damai merupakan bentuk representasi demokratis yang seharusnya dilindungi, di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Ketika pemerintah atau aparat keamanan memutuskan untuk membubarkan aksi semacam itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai alasan dan dampaknya terhadap praktik demokrasi. Pertama, alasan bahwa aksi damai dapat mengganggu masyarakat seringkali digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan berpendapat. Meskipun ada kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum, pemerintah harus mampu menyediakan ruang bagi publik untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang aman dan terhormat. Pemberian izin dan pengaturan yang baik terhadap aksi-aksi ini dapat membantu mencegah potensi gangguan tanpa harus membubarkannya secara paksa. Kedua, penting untuk dicatat bahwa gangguan yang ditimbulkan oleh aksi damai sering kali bersifat sementara dan dapat diminimalisir dengan perencanaan yang baik. Dengan kata lain, vibrasi dan suara dari aksi damai bukanlah alasan yang cukup kuat untuk membubarkannya. Masyarakat sipil memiliki hak untuk diwakili dalam proses politik, dan mengekspresikan pendapat mereka, terutama jika itu berkaitan dengan isu-isu yang berdampak pada kehidupan mereka. Di sisi lain, pembubaran aksi damai juga dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka diabaikan, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga yang seharusnya mewakili kepentingan masyarakat. Rasa ketidakadilan ini dapat berujung pada protes yang lebih besar atau bahkan kerusuhan, yang justru dapat menciptakan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk mencari pendekatan yang lebih konstruktif. Dialog antara pihak berwenang dan demonstran seharusnya menjadi langkah awal sebelum mengambil tindakan pembubaran. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan bersinergi dengan kebutuhan publik. Secara keseluruhan, pembubaran aksi damai dengan alasan mengganggu masyarakat menunjukkan perlunya refleksi yang lebih dalam mengenai bagaimana kita memaknai kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Menjaga ketertiban umum bukan berarti mengorbankan hak-hak dasar warganya, melainkan menciptakan sebuah ruang yang memungkinkan semua suara didengar dan dihargai. Dengan langkah yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis.