Unmul sempat menyurati Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan untuk permohonan bantuan perlindungan kawasan KDTK DIKLAT Fahutan Unmul Berita berjudul "Penjelasan Gakkum KLHK Kalimantan Bukan Abaikan Aduan KHDTK Unmul yang Telah Lapor Tahun 2024" mengangkat isu penting tentang penanganan aduan terkait penggunaan kawasan hutan. Dalam konteks ini, Gakkum (penegakan hukum) KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) memiliki peran krusial dalam menegakkan regulasi yang sudah ada untuk melindungi dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Merespons aduan dari pihak seperti KHDTK Unmul (Kalimantan Timur Universitas Mulawarman) menunjukkan adanya upaya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dari sudut pandang lingkungan, penting untuk memahami bahwa penegakan hukum di sektor kehutanan bukanlah tugas yang mudah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respons terhadap aduan, termasuk keterbatasan sumber daya, kompleksitas kasus, serta prioritas lainnya yang juga harus ditangani oleh Gakkum KLHK. Dalam konteks ini, transparansi dan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar masyarakat memahami proses ini tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Keberadaan aduan dari KHDTK Unmul menunjukkan kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengelolaan hutan yang baik, terutama di Kalimantan yang dikenal dengan keseimbangan ekosistem hutan tropisnya. Dengan semakin banyaknya laporan yang dihasilkan oleh institusi akademis, diharapkan akan ada peningkatan dalam peran serta masyarakat untuk berkontribusi dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Ini juga mencerminkan pentingnya pendidikan lingkungan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap isu-isu kehutanan. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam perlindungan hutan, Gakkum KLHK perlu memperkuat mekanisme aduan dan responsif terhadap laporan-laporan yang masuk. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, tetapi juga akan memberikan dorongan bagi lembaga lain untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan. Otomatis, penegakan hukum yang efektif dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa depan. Di sisi lain, tanggapan Gakkum KLHK yang menyatakan bahwa mereka tidak mengabaikan aduan tersebut juga perlu ditindaklanjuti dengan tindakan konkret. Memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan tepat waktu dan hasilnya diinformasikan kepada pihak pelapor akan menciptakan rasa kepemilikan komunitas terhadap upaya pelestarian hutan. Secara keseluruhan, berita ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan institusi pendidikan dalam menjaga dan mengelola sumber daya hutan. Dengan kolaborasi yang baik dan komunikasi yang terbuka, diharapkan setiap aduan akan mendapatkan perhatian yang layak dan dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hutan Kalimantan.