Program Ibu Asuh bertajuk “Sayang Ama Emak” yang digagas Pemkot Depok mewajibkan pejabat ASN menyumbang minimal Rp 50.000 per bulan. Berita tentang permintaan sumbangan sebesar Rp 50.000 dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk program Ibu Asuh di Kota Depok menimbulkan beragam reaksi di masyarakat. Di satu sisi, inisiatif tersebut dapat dilihat sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperkuat program sosial yang mendukung masyarakat dan keluarga yang membutuhkan. Program Ibu Asuh berpotensi menjadi sarana untuk menciptakan kepedulian sosial di antara ASN, sekaligus memberikan dukungan langsung kepada mereka yang kurang beruntung. Namun, pada sisi lain, pengumpulan dana dari ASN melalui cara ini juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai etika dan keharusan dalam menyumbang. Apakah sumbangan sebesar Rp 50.000 tersebut bersifat sukarela ataukah ada tekanan terselubung untuk berpartisipasi? Hal ini perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan ASN. Kemandirian dalam memberikan sumbangan seharusnya dihargai, dan program-program sosial sebaiknya tidak memanfaatkan status pekerjaan individu untuk meraih dana. Sebagai bagian dari aparatur pemerintahan, ASN diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing ASN. Dalam situasi di mana banyak orang menghadapi kesulitan ekonomi, meminta sumbangan, meskipun nominalnya kecil, bisa jadi terasa membebani bagi sebagian orang. Konsistensi dalam berpartisipasi dalam program-program sosial sangat penting, tetapi seharusnya tidak mengorbankan kesejahteraan individu ASN itu sendiri. Keberlanjutan program Ibu Asuh juga perlu diperhatikan. Tanggapan Wali Kota Depok yang menyatakan bahwa yang terpenting adalah konsistensi dalam sumbangan menegaskan pentingnya komitmen jangka panjang terhadap program sosial. Namun, kualitas program dan dampaknya terhadap masyarakat juga harus dievaluasi secara berkala. Tidak cukup hanya sekedar mengumpulkan dana, tetapi bagaimana dana tersebut dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam membantu masyarakat. Juga, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan alternatif lain untuk mendanai program sosial tanpa membebani ASN. Mungkin bisa melalui kerja sama dengan sektor swasta atau pihak ketiga yang bisa memberikan dukungan tanpa melibatkan sumbangan langsung dari pegawai negeri. Mempertimbangkan hal ini dapat membantu menciptakan solusi berkelanjutan yang tidak hanya bergantung pada kontribusi ASN, tetapi juga mengajak warga masyarakat dan pihak lain untuk terlibat. Secara keseluruhan, inisiatif seperti ini diperlukan untuk mendorong solidaritas sosial. Namun, etika, kebijakan yang jelas, dan dukungan yang berkelanjutan dari semua kalangan sangat penting untuk memastikan bahwa program-program sosial dapat berjalan dengan efektif tanpa membebani pihak-pihak tertentu. Dialog yang terbuka antara pemerintah daerah dan ASN serta masyarakat luas dapat menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut.