Aksi mendirikan tenda di Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dibubarkan pada Rabu (9/4/2025) sore. Berita mengenai aksi bangun tenda di depan Gedung DPR yang dibubarkan oleh Satpol PP tentu menarik untuk disikapi dari berbagai sudut pandang. Pertama-tama, kita perlu memahami konteks mengapa aksi tersebut dilakukan. Banyak aksi unjuk rasa dan protes di Indonesia yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, baik itu terkait kebijakan pemerintah, isu lingkungan, hak asasi manusia, atau isu-isu sosial lainnya. Aksi tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang, di mana masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, di sisi lain, tindakan pembubaran yang dilakukan oleh Satpol PP juga menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi-lokasi strategis seperti Gedung DPR. Pemerintah biasanya beralasan bahwa penertiban ini diperlukan untuk mencegah potensi kerusuhan atau gangguan terhadap aktivitas pemerintahan yang sedang berjalan. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa tindakan represif seperti ini bisa menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, terutama jika dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Salah satu dampak dari pembubaran ini adalah munculnya ketidakpuasan di kalangan kelompok masyarakat yang merasa hak mereka untuk bersuara dibatasi. Ini bisa menciptakan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah yang seharusnya bermanfaat untuk saling mendengarkan. Ketika masyarakat merasa aspirasi mereka tidak diperhatikan, hal ini dapat mengakibatkan munculnya aksi-aksi serupa di masa depan, bahkan bisa menyebabkan peningkatan antagonisme. Dari sudut pandang solusi, dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil sangatlah penting. Pemerintah harus bisa membuka saluran komunikasi yang lebih baik dengan kelompok masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, serta menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi berbagai isu. Melalui dialog yang konstruktif, diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesepakatan yang lebih baik, sehingga aksi unjuk rasa bisa berlangsung dengan lebih damai dan produktif. Di sisi lain, lembaga-lembaga masyarakat sipil juga harus berperan aktif dalam mendidik masyarakat mengenai cara-cara mengekspresikan pendapat yang sesuai dengan hukum. Kesadaran hukum ini penting agar masyarakat tidak hanya tahu hak mereka, tetapi juga tanggung jawab mereka dalam menyampaikan pendapat secara damai dan teratur. Akhirnya, tindakan pembubaran dapat dilihat sebagai pengingat akan kompleksitas hubungan antara negara dan masyarakat. Semoga ke depan, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan ruang bagi demokrasi yang lebih terbuka dan sehat, di mana setiap suara masyarakat dapat didengar tanpa harus berujung pada konflik atau pembubaran paksa.