Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pidana mati dalam KUHP tidak dihapus, tapi ditempatkan sebagai pidana khusus serta dilaksanakan hati-hati. Berita tentang pernyataan Yusril Ihza Mahendra mengenai penerapan hukuman mati di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mendapatkan perhatian yang signifikan. Menurut Yusril, penerapan hukuman mati dalam KUHP yang baru ini akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan hanya dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini menunjukkan sebuah pendekatan yang lebih selektif dalam penegakan hukum, yang penting untuk memastikan bahwa hukuman tersebut tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang. Pertama, pernyataan Yusril mencerminkan kesadaran akan kompleksitas moral dan etis yang terkait dengan hukuman mati. Di banyak negara, perdebatan mengenai hukuman mati mencakup berbagai aspek, mulai dari hak asasi manusia hingga efektivitasnya sebagai pencegah kejahatan. Penerapan yang hati-hati dapat menjadi langkah positif untuk menanggapi kritik dan meningkatkan keadilan dalam sistem hukum, tetapi juga memerlukan kriteria yang jelas dan transparan agar tidak muncul ketidakpastian dalam penegakan hukum. Kedua, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penerapan hukuman mati. Di Indonesia, masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai hukuman mati. Sebagian masyarakat mendukungnya sebagai bentuk keadilan bagi para korban kejahatan berat, sementara yang lain menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sikap hati-hati yang dinyatakan Yusril perlu diimbangi dengan dialog publik yang konstruktif agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pembentukan kebijakan hukum. Selanjutnya, penerapan hukuman mati harus didasarkan pada bukti dan prosedur hukum yang ketat agar terhindar dari kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Ini termasuk memastikan bahwa semua proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan, dilaksanakan dengan adil dan transparan. Dengan adanya kebijakan yang mendukung hak atas pembelaan yang layak, masyarakat dapat merasa lebih percaya kepada sistem hukum. Namun, perlu diingat juga bahwa walaupun penerapan hukuman mati dilakukan dengan hati-hati, masih ada risiko besar yang terkait dengan keputusannya. Kesalahan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan hukuman mati dijatuhkan kepada individu yang tidak bersalah, dan dalam hal ini, tidak ada jalan kembali. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem peradilan pidana demi mencegah terjadinya kesalahan fatal. Akhirnya, perkembangan ini tentu saja harus diikuti dengan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelanggar hukum, yang bisa menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Hukuman mati seharusnya bukan menjadi pilihan utama, melainkan sebagai langkah terakhir setelah semua upaya rehabilitasi gagal. Secara keseluruhan, pernyataan Yusril mengenai hukuman mati di KUHP baru mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum yang adil dan manusiawi, yang memerlukan perhatian dan kebijakan yang matang untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa melanggar hak-hak dasar individu.