Jumlah pelaku pembunuhan jurnalis Juwita hanya satu orang yaitu Jumran, oknum TNI AL, diragukan PWI dan AJI. Berita mengenai keraguan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia) terkait dengan kasus Jumran, oknum TNI AL yang diduga terlibat dalam pembunuhan jurnalis Juwita, menciptakan gelombang diskusi di kalangan publik maupun komunitas jurnalis. Kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap wartawan ini bukan hanya soal satu individu, tetapi juga mencerminkan kondisi keselamatan jurnalis di Indonesia yang perlu diperhatikan lebih serius. Pertama-tama, keraguan PWI dan AJI mengenai kemungkinan bahwa Jumran bertindak sendirian adalah hal yang wajar. Kasus pembunuhan jurnalis kerap kali melibatkan lebih dari satu pelaku atau bahkan jaringan yang lebih besar. Dalam konteks Indonesia, di mana pers bebas belum sepenuhnya terjamin, kehadiran aktor lain di balik layar bisa jadi bagian dari skenario yang lebih kompleks dalam membungkam suara-suara kritis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan transparan agar kebenaran dapat terungkap. Selanjutnya, aksi kekerasan terhadap jurnalis merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Ketika jurnalis seperti Juwita dibunuh, bukan hanya kehidupan individu tersebut yang hilang, tetapi juga potensi informasi penting yang dapat memengaruhi masyarakat luas. Publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara akurat dan bebas dari intimidasi. Dalam hal ini, PWI dan AJI berperan sebagai watchdog yang harus terus mengawasi tindakan dari pihak-pihak yang berniat mengendalikan atau menekan kebebasan pers. Tanggapan dari organisasi jurnalistik ini juga mengajak kita untuk mempertimbangkan perlunya perlindungan yang lebih baik bagi jurnalis di lapangan. Pemerintah dan institusi terkait harus mengambil langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi media untuk menjalankan tugasnya. Ini termasuk penguatan hukum yang melindungi jurnalis dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan. Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, kita dapat berharap bahwa insiden serupa tidak akan terulang di masa depan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara media, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Masyarakat perlu terlibat dalam memberikan dukungan kepada jurnalis, serta menuntut keadilan atas tindakan kekerasan yang mengancam kebebasan pers. Dengan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kerja jurnalis, kita dapat bersama-sama melawan impunitas yang sering kali melindungi pelanggar hukum. Akhirnya, penyelesaian kasus Jumran harus menjadi prioritas utama. Agar kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan keamanan tetap terjaga, penting bagi aparat keamanan untuk bertindak cepat dan tegas. Setiap detik yang berlalu tanpa kejelasan dan penegakan hukum hanya akan menambah keraguan dan ketidakpastian di kalangan jurnalis dan masyarakat umum. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu pun yang dapat berada di luar hukum, terlepas dari latar belakang atau status mereka.