Entry meeting ini dibuka langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, dan turut hadiri Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan Tanggapan terhadap berita yang berjudul "Bupati Kayong Utara Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2024 oleh BPK RI" dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu dari aspek pemerintahan, akuntabilitas, maupun transparansi keuangan. Pertama, kehadiran Bupati Kayong Utara dalam acara entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menunjukkan komitmen daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Pemeriksaan LKPD merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan tantangan dalam pengelolaan keuangan dapat diidentifikasi sehingga perbaikan dapat dilakukan. Kedua, partisipasi Bupati dalam acara tersebut juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip good governance. Pemerintah yang baik harus mampu mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan keuangan kepada publik. Dalam konteks ini, pemeriksaan oleh BPK menjadi salah satu instrumen untuk menjaga integritas dan reputasi pemerintah daerah. Dengan hasil yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diharapkan akan semakin meningkat. Ketiga, entry meeting ini juga memberikan kesempatan bagi pihak BPK untuk menjelaskan metodologi dan ruang lingkup pemeriksaan LKPD kepada pemerintah daerah. Hal ini penting agar setiap pihak memahami proses yang akan dilakukan dan dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pemeriksaan. Sinergi antara BPK dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, hasil dari pemeriksaan LKPD ini nantinya tidak hanya akan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi pengembangan daerah ke depan. Jika LKPD menunjukkan hasil yang baik, akan ada potensi untuk menarik lebih banyak investasi dan dukungan dari berbagai pihak, serta meningkatkan daya tarik bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Di sisi lain, penting bagi pemerintah daerah untuk menggunakan hasil pemeriksaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Jika terdapat temuan atau rekomendasi dari BPK, maka tindak lanjut yang tepat dan cepat harus diterapkan agar masalah yang sama tidak terulang di masa yang akan datang. Ini adalah bagian dari siklus perbaikan yang seharusnya menjadi agenda tetap setiap tahun dalam pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Secara keseluruhan, kehadiran Bupati Kayong Utara dalam entry meeting pemeriksaan LKPD merupakan langkah positif yang menunjukkan itikad baik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah siap untuk diawasi, serta terbuka terhadap kritik dan saran demi perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.