Bukannya transfusi darah, dokter kelahiran Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) itu justru membius FH. Berita mengenai ulah seorang dokter yang diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap putri pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung merupakan sebuah kasus yang sangat memilukan dan mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem kesehatan serta perlindungan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, kejadian semacam ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan mental, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan terlindungi bagi setiap individu yang membutuhkan perawatan. Di satu sisi, kasus ini menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang berada dalam posisi otoritas, dalam hal ini seorang dokter. Dokter seharusnya menjadi panutan dan menjaga etika profesi demi keselamatan pasien. Namun, ketika tindakan mereka bertentangan dengan moral dan kode etik, hal ini tidak hanya mencoreng nama baik profesi medis, tetapi juga menambah keprihatinan akan keselamatan perempuan di lingkup kesehatan. Masyarakat perlu didorong untuk lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai pasien dan berani melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Selain itu, dari perspektif hukum, kasus ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan cepat terhadap kejahatan seksual. Seringkali, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak mendapatkan perhatian serius atau penanganan yang memadai, sehingga dapat memicu timbulnya rasa impunitas di kalangan para pelaku. Sistem hukum harus mampu melindungi korban dan memberikan keadilan, bukan justru membuat korban merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas lembaga yang menangani kasus-kasus semacam ini. Lebih jauh lagi, kasus ini juga membuka diskusi tentang perlunya pendidikan dan kesadaran akan kesehatan mental serta dukungan psikologis bagi para korban kejahatan seksual. Selain mendapatkan keadilan hukum, para korban sangat membutuhkan rehabilitasi emosional dan psikologis dalam mengatasi trauma yang mereka alami. Pengembangan program dukungan bagi korban, baik melalui lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, adalah langkah crucial untuk membantu mereka pulih dan melanjutkan hidup mereka. Akhirnya, publik perlu bersatu dalam menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, terutama terhadap perempuan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan saling mendukung. Diskusi tentang isu-isu ini harus terus digalakkan dalam keluarga, sekolah, dan komunitas, agar semua individu, terkhusus anak-anak dan perempuan, merasakan perlindungan dan dukungan yang layak dalam hidup mereka.