Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono menyambut baik terbitnya Inpres tersebut. Berita mengenai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 yang dinilai sebagai langkah serius Presiden dalam menghapus kemiskinan adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berbagai program yang dirumuskan dalam inpres tersebut, diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang berada di garis kemiskinan. Dalam konteks ini, Inpres 8/2025 dapat dilihat sebagai komitmen pemerintah untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan terarah. Dengan adanya instruksi ini, berbagai kementerian dan lembaga terkait akan dapat berkolaborasi untuk menjalankan program-program yang saling mendukung. Intervensi yang koheren dan berbasis data dapat mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Namun, keberhasilan dari instruksi ini sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak program pemerintah yang dirancang dengan baik tetapi tidak berjalan sesuai harapan karena kurangnya koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam pelaksanaan Inpres ini diawasi secara ketat agar tujuannya tercapai. Ini juga termasuk pentingnya mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses, agar mereka merasa memiliki dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Selain itu, dukungan dari sektor swasta dan masyarakat sipil juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengentasan kemiskinan. Kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan organisasi non-pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pelaksanaan program-program dalam Inpres. Misalnya, program pelatihan kewirausahaan atau pemberian akses terhadap modal bagi masyarakat miskin dapat menjadi langkah konkrit yang membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Penting juga untuk menciptakan indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan dari program ini. Tanpa adanya indikator yang terukur, sulit untuk mengevaluasi dampak dari setiap inisiatif yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan patokan-patokan yang jelas agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bisa menilai efektivitas dari langkah-langkah yang diambil. Secara keseluruhan, terbitnya Inpres 8/2025 merupakan langkah positif yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi masalah kemiskinan. Namun, untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya kolaborasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan semua pihak. Ini adalah suatu tantangan besar, tetapi jika dilaksanakan dengan baik, pengentasan kemiskinan bisa menjadi kenyataan yang lebih dekat bagi masyarakat Indonesia.