Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda strategis dalam memperkuat sektor perkebunan dan kehutanan Tanggapan terhadap berita berjudul "Komisi VI DPR RI Dorong Penguatan Ekosistem BUMN di Sektor Perkebunan dan Kehutanan" membahas inisiatif penting dalam mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor yang sangat vital bagi perekonomian nasional. Sektor perkebunan dan kehutanan memiliki potensi besar tidak hanya dalam kontribusi terhadap pendapatan negara, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial masyarakat. Pertama-tama, penguatan ekosistem BUMN di sektor ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan penurunan kualitas lingkungan, BUMN diharapkan tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan lingkungannya. Melalui penguatan ekosistem ini, BUMN dapat berperan dalam mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, inisiatif ini juga dapat meningkatkan daya saing produk pertanian dan kehutanan Indonesia di pasar global. Dengan sistem yang lebih kuat, BUMN dapat melakukan inovasi dalam pengolahan dan pemasaran produk, sehingga dapat mencapai kualitas yang lebih baik. Hal ini akan berimplikasi pada peningkatan ekspor dan pada gilirannya, akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Penguatan ekosistem BUMN juga dapat menjadi mesin untuk memberdayakan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses produksi dan pengelolaan sumber daya, akan terbentuk model kemitraan yang saling menguntungkan. Selain itu, program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BUMN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang bergantung pada sektor perkebunan dan kehutanan. Namun, tantangan tetap ada. Untuk merealisasikan penguatan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari semua stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan praktik BUMN di lapangan sangat menentukan keberhasilan inisiatif ini. Evaluasi berkala dan penyesuaian strategi juga diperlukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN harus menjadi prioritas utama. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sumber daya dikelola dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, penguatan ekosistem BUMN di sektor perkebunan dan kehutanan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan BUMN, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, inisiatif dorongan dari Komisi VI DPR RI ini merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen untuk memajukan sektor perkebunan dan kehutanan versi yang berkelanjutan dan inklusif, seiring dengan visi besar pembangunan nasional Indonesia.