Sebanyak 216 tenaga honorer RSUD RAA Soewondo Pati dipastikan kehilangan pekerjaan. Berita mengenai '126 Honorer RSUD Pati Tak Lolos Seleksi dan Dipecat, Lembar Pengumuman Dirobek-robek' mencerminkan permasalahan serius dalam manajemen sumber daya manusia di institusi publik. Pemecatan massal honorer seringkali menciptakan kondisi yang tidak stabil di lingkungan kerja, terutama di sektor kesehatan yang bergantung pada tenaga kerja yang kompeten dan siap. Honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun merasakan dampak emosional dan ekonomi dari keputusan mendadak seperti ini. Mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga merasakan ketidakpastian akan masa depan mereka. Dari sisi manajemen, proses seleksi untuk pegawai honorer harus transparan dan adil. Jika terdapat kriteria yang jelas namun tetap tidak lulus, penting bagi pihak pengelola untuk memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika proses seleksi tidak diikuti dengan komunikasi yang baik, akan menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di kalangan pegawai yang terlibat. Ini bisa memicu tindakan emosional, seperti merobek lembar pengumuman, yang mencerminkan reaksi frustrasi terhadap keputusan yang diambil tanpa sosialisasi yang memadai. Situasi ini juga menunjukkan pentingnya perlunya reformasi dalam pengelolaan tenaga kerja di rumah sakit pemerintah. Seleksi dan pemberhentian pegawai harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial, khususnya di wilayah yang sangat bergantung pada pelayanan kesehatan. Pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga keberlanjutan dan stabilitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya berita tersebut, diharapkan pihak terkait dapat mengevaluasi kembali kebijakan pengelolaan honorer dan mencari solusi yang lebih humanis. Program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, serta penloyakan untuk membantu mereka yang terdampak pemecatan, perlu dipertimbangkan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pegawai dalam proses evaluasi kebijakan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Kejadian seperti ini dapat menjadi pelajaran bagi institusi lainnya untuk membangun sistem tenaga kerja yang lebih baik. Sistem yang menghargai eksistensi dan dedikasi pegawai, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang adalah kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Pada akhirnya, kebijakan yang ramah akan menguntungkan bukan hanya para pegawai, tetapi juga institusi dan masyarakat yang dilayani.