Sebanyak 38 pejabat eselon II Pemprov NTB menjalani evaluasi kinerja selama dua hari. Proses ini mendukung meritokrasi dan penataan jabatan untuk 2025. Tanggapan terhadap berita berjudul "Evaluasi Jabatan Eselon II NTB Dimulai, 2 Pejabat Tak Hadir" dapat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses evaluasi jabatan, pentingnya kehadiran dalam suatu acara resmi, serta dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat. Pertama, evaluasi jabatan eselon II di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kinerja yang baik dan dapat memenuhi tuntutan tugasnya. Evaluasi semacam ini membantu dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan melakukan evaluasi, diharapkan dapat diidentifikasi pejabat-pejabat yang berkinerja baik dan dapat diandalkan, serta mereka yang mungkin perlu diberi perhatian lebih dalam hal pelatihan atau pengembangan kapasitas. Namun, tidak hadirnya dua pejabat dalam evaluasi tersebut menjadi sorotan. Kehadiran dalam acara-acara resmi seperti ini adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen kepada instansi serta masyarakat yang diwakili. Ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalisme dan dedikasi mereka terhadap jabatan yang diemban. Hal ini juga dapat menciptakan kesan kurang seriusnya individu tersebut dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya dapat memengaruhi citra pemerintahan. Selanjutnya, ketidakhadiran tersebut juga bisa menjadi sinyal adanya masalah internal yang mungkin perlu diperhatikan. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dua pejabat tersebut tidak hadir? Mungkin ada isu-isu yang lebih besar yang perlu dipecahkan di dalam organisasi. Untuk itu, pihak berwenang perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait absensi ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai, baik untuk memperbaiki situasi yang ada maupun untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Dari sudut pandang publik, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasil evaluasi jabatan ini. Mereka ingin mengetahui siapa saja pejabat yang berkinerja baik dan siapa yang memerlukan perbaikan. Transparansi dalam proses evaluasi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jika masyarakat merasa bahwa evaluasi dilakukan dengan serius dan tidak ada unsur nepotisme atau favoritisme, maka mereka akan lebih cenderung memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Akhirnya, situasi ini menjadi pengingat bahwa setiap pejabat publik harus menyadari pentingnya tanggung jawab yang mereka emban. Tidak hanya terkait dengan jeda waktu dan kehadiran dalam sebuah evaluasi, namun juga terhadap dampak keputusan dan tindakan mereka terhadap masyarakat luas. Keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program-programnya sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme para pejabat yang berada di posisi strategis. Secara keseluruhan, evaluasi jabatan eselon II di NTB memang merupakan langkah yang positif, tetapi ketidakhadiran pejabat dalam proses ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu dihadapi agar pemerintahan dapat berfungsi secara optimal demi kepentingan masyarakat.