Anggota DPRD NTT Yohanes Rumat mengatakan, banyak pelaku usaha perhotelan dan lainnya menganggap sebuah kawasan menjadi milik perusahaan. Saya tidak dapat mengakses atau memberikan tanggapan langsung terhadap artikel yang spesifik karena keterbatasan dalam mengakses konten web secara real-time. Namun, saya bisa memberikan analisis umum mengenai isu privatisasi lingkungan berdasarkan topik tersebut yang mungkin relevan dengan berita yang dimaksud. Privatisasi lingkungan adalah proses di mana akses atau kontrol terhadap sumber daya alam, seperti hutan, tanah, dan air, dialihkan dari publik atau pemerintah kepada entitas swasta. Dalam konteks Manggarai Barat, NTT, sorotan DPRD terhadap isu ini menunjukkan perhatian yang serius terhadap dampak yang mungkin timbul akibat tindakan tersebut. Kebijakan privatisasi dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk penghilangan hak masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya yang telah mereka kelola secara berkelanjutan selama bertahun-tahun. Salah satu dampak negatif dari privatisasi lingkungan adalah potensi kerusakan ekosistem. Ketika sumber daya alam dikelola oleh pihak swasta dengan fokus utama pada profitabilitas, sering kali ada pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan. Hal ini bisa menyebabkan deforestasi, pencemaran, dan hilangnya biodiversity, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Selain itu, privatisasi juga dapat menciptakan ketidakadilan sosial. Masyarakat lokal, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan, mungkin tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Jika akses terhadap sumber daya dikendalikan oleh korporasi besar, ada risiko bahwa kepentingan masyarakat kecil akan terabaikan. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dari perspektif kebijakan, penting bagi pemerintah daerah, termasuk DPRD, untuk menunjukkan ketegasan dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan. Ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa ada regulasi yang ketat terkait dengan privatisasi dan bahwa ada partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, ada perlunya edukasi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan. Program-program yang melibatkan komunitas dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam bisa menjadi alternatif dari model privatisasi yang merugikan. Masyarakat yang teredukasi dan diberdayakan akan lebih mampu memperjuangkan hak-hak mereka dan melindungi lingkungan mereka. Secara keseluruhan, sorotan DPRD NTT terhadap privatisasi lingkungan di Manggarai Barat menandakan adanya ruang untuk diskusi lebih luas mengenai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Keputusan yang diambil sekarang akan sangat memengaruhi masa depan ekosistem dan masyarakat setempat, sehingga dibutuhkan pendekatan yang cermat dan inklusif.