Korban pemerkosaan Priguna Anugerah (31) Dokter PPDS Unpad di RSHS Bandung ternyata juga dilecehkan oleh satpam rumah sakit secara verbal. Berita mengenai korban pemerkosaan yang melibatkan seorang dokter PPDS di UNPAD dan pelecehan verbal oleh satpam rumah sakit menyoroti masalah serius yang masih ada di dalam sistem kesehatan dan perlindungan perempuan di Indonesia. Kasus seperti ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pasien, terutama perempuan. Pertama-tama, penting untuk menekankan bahwa korban seharusnya merasa aman dan dilindungi ketika menerima layanan kesehatan. Kehadiran tenaga medis dan staf rumah sakit harus mampu memberikan jaminan akan keterjaminan dan keselamatan pasien. Namun, ketika kasus pelecehan terjadi, baik itu secara fisik maupun verbal, ini menunjukkan adanya budaya impunitas dan ketidakpedulian terhadap hak-hak korban. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap norma-norma kemanusiaan dan etika. Kedua, pelecehan verbal oleh satpam, yang seharusnya bertugas untuk menjaga keamanan, justru memperburuk situasi dan menambah trauma bagi korban. Penyikapan seperti ini menunjukkan kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang bagaimana memperlakukan korban dengan sensitivitas dan hormat. Semua pihak yang bekerja di dalam rumah sakit perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai etika, hak asasi manusia, dan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pasien. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan perlunya dukungan yang lebih besar bagi korban. Banyak dari mereka yang mengalami pelecehan sering kali merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk mengadu. Dukungan psikologis dan layanan konseling sangat penting untuk membantu korban memproses pengalaman traumatis tersebut dan mempercepat proses penyembuhan. Ini juga mencakup kebutuhan untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku agar ada efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus ini diharapkan dapat memicu diskusi lebih luas mengenai perlindungan perempuan dan sistematisasi prosedur penanganan kasus kekerasan seksual di institusi kesehatan. Selain penegakan hukum yang tegas, penting juga untuk melakukan reformasi kebijakan yang mampu menjamin keselamatan dan kesejahteraan semua pasien. Pihak berwenang, termasuk Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait lainnya, perlu bekerja sama untuk menerapkan standar yang lebih tinggi dalam hal perlindungan pasien. Akhirnya, masyarakat perlu lebih sadar dan proaktif dalam melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini melibatkan pendidikan, advokasi, dan dukungan terhadap mereka yang mengalami kekerasan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kita bisa berharap untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua.