Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, melarang seluruh kampus Muhammadiyah dan Aisyiyah memberikan gelar profesor kehormatan kepada siapa pun. Berita mengenai larangan memberikan gelar profesor kehormatan di seluruh kampus Muhammadiyah mencerminkan kebijakan yang cukup signifikan dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kampus-kampus Muhammadiyah, sebagai bagian dari organisasi yang memiliki visi dan misi tertentu, tentu memiliki alasan kuat di balik keputusan ini. Salah satu alasan utama bisa jadi adalah untuk menjaga integritas akademik dan memastikan bahwa penghargaan gelar yang diberikan kepada individu benar-benar berdasarkan prestasi dan kontribusi nyata dalam bidang ilmu pengetahuan. Larangan ini juga bisa menjadi langkah strategis untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian gelar. Di banyak institusi, pemberian gelar profesor kehormatan sering kali tidak lepas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi, yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Dengan menetapkan standar yang ketat, Muhammadiyah berupaya untuk memupuk kualitas akademik dan kredibilitas institusi di mata publik. Di sisi lain, keputusan ini mungkin juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan stakeholder pendidikan. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai langkah yang terlalu kaku, yang bisa menghalangi pencapaian dan pengakuan bagi individu yang berkontribusi di luar rutinitas akademik tradisional. Profesor kehormatan sering kali diberikan kepada tokoh-tokoh berpengaruh yang telah memberikan sumbangan signifikan, tetapi tidak berinteraksi langsung dengan dunia akademis melalui pengajaran atau riset. Ini bisa membatasi peluang untuk menghargai berbagai bentuk kontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya, penting untuk mendiskusikan dampak dari kebijakan ini terhadap motivasi dosen dan peneliti di lingkungan Muhammadiyah. Pemberian gelar profesor kehormatan bisa menjadi insentif bagi akademisi untuk berinovasi dan berkarya lebih baik. Dengan dikenalnya mereka lewat gelar tersebut, bukan hanya reputasi pribadi yang dibangun, tetapi juga reputasi institusi yang semakin menguat. Dengan larangan ini, akan ada tantangan baru bagi kampus untuk menciptakan motivasi alternatif yang kuat bagi dosen dan peneliti. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebijakan ini diterima oleh masyarakat luas. Masyarakat mungkin akan memperdebatkan kerugian dan keuntungan dari kebijakan tersebut, serta dampaknya terhadap perkembangan riset dan pengajaran di kampus-kampus Muhammadiyah. Pemberian gelar kehormatan kadang berfungsi sebagai jembatan antara akademisi dan masyarakat, dan keputusan ini bisa mempengaruhi hubungan tersebut di masa mendatang. Di akhirnya, larangan ini bisa menjadi cerminan dari komitmen Muhammadiyah untuk menjaga nilai-nilai akademik dan etika dalam pendidikan. Meski ada pro dan kontra, tujuan utamanya tetap pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengakuan yang berbasis prestasi. Ini bisa membuka jalan bagi inovasi baru dalam sistem pengakuan akademik yang lebih transparan dan terbuka. Dalam jangka panjang, sikap ini dapat memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengutamakan gelar, tetapi juga substansi dan integritas dalam dunia akademik.