Gubernur Jatim Khofifah ajak Apindo identifikasi peluang di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kolaborasi dan sinergi jadi kunci untuk menjaga kondusivitas. Berita mengenai upaya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk mencari solusi agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di daerah tersebut, mencerminkan perhatian yang serius terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Jawa Timur. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi, langkah ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah yang terkenal dengan berbagai sektor industri dan pertanian ini. Pertemuan antara pemerintah dan pelaku usaha adalah hal yang krusial, karena kedua pihak memiliki peran yang saling melengkapi. Di satu sisi, pemerintah perlu mendengar langsung dari pengusaha mengenai tantangan yang mereka hadapi, terutama dalam hal biaya operasional dan daya tarik investasi. Di sisi lain, pengusaha juga perlu memahami kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya ancaman PHK massal, langkah-langkah proaktif seperti dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha sangat diperlukan. Khofifah yang aktif mendorong dialog ini menunjukkan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Melalui pertemuan ini, diharapkan kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang bijak, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK, pelatihan keterampilan bagi pekerja, atau program-program lain yang mendukung keberlangsungan usaha. Namun, tantangan yang dihadapi juga cukup kompleks. Di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi ekonomi, perusahaan sering kali terpaksa melakukan efisiensi, yang terkadang berarti harus mengurangi jumlah karyawan. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan yang dihasilkan dari pertemuan ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Misalnya, pengembangan program penempatan kerja kembali dan penguatan keterampilan melalui pelatihan yang relevan bisa menjadi langkah strategis untuk membantu pekerja yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan sektor-sektor yang paling rentan terhadap PHK. Sektor pariwisata dan perhotelan, misalnya, sangat tergantung pada pemulihan cepat kegiatan masyarakat. Maka, inisiatif untuk revitalisasi sektor-sektor ini harus dilakukan secara bersamaan dengan upaya menyelamatkan tenaga kerja. Dari perspektif ekonomi makro, kestabilan ketenagakerjaan akan berkontribusi pada daya beli masyarakat. Dengan menjaga agar PHK tidak berlangsung secara masif, akan ada kesinambungan dalam konsumsi domestik yang sangat vital untuk pertumbuhan ekonomi. Ini juga berpotensi mengurangi beban sosial yang ditanggung pemerintah apabila angka pengangguran meningkat. Secara keseluruhan, langkah Khofifah untuk berdialog dengan Apindo adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, implementasi dari hasil pertemuan tersebut akan sangat menentukan efek positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Diperlukan tindak lanjut yang konsisten, pengawasan, dan evaluasi secara berkala agar inisiatif tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para pekerja dan pelaku usaha di Jawa Timur.