Kasus pemalsuan surat izin tanah di Bekasi melibatkan 9 tersangka, termasuk Kades. Berita tentang modus tersangka yang mengubah status tanah dari darat menjadi laut di Bekasi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat mengejutkan dan mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan serta regulasi pertanahan di Indonesia. Program PTSL seharusnya menjadi langkah positif dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penyelewengan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Pertama, perlu dipahami bahwa program PTSL diluncurkan untuk mendukung upaya pendaftaran hak atas tanah dengan harapan memberikan akses yang lebih mudah dan transparan bagi masyarakat. Namun, jika terdapat praktik penyimpangan yang melibatkan pemindahan sertifikat tanah dari darat ke laut, maka ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum pertanahan. Tindakan ini tidak hanya dapat merugikan pemilik tanah yang sah, tetapi juga dapat mengganggu ekosistem dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Kedua, aspek pengawasan dalam implementasi PTSL harus dievaluasi dan diperkuat. Kasus ini mengindikasikan adanya ketidakleckapan dalam pengawasan dan kontrol terhadap proses pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya perlu meningkatkan kapasitas dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa setiap pendaftaran tanah dilakukan dengan prosedur yang benar. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas di lapangan juga menjadi hal yang krusial agar mereka dapat mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Selanjutnya, dengan adanya kasus ini, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan pertanahan. Edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak atas tanah dan cara melaporkan penyelewengan sangat penting untuk menciptakan kesadaran dan partisipatif. Masyarakat yang paham akan hak-haknya akan lebih berdaya untuk melindungi diri dari praktik-praktik ilegal seperti ini. Juga penting bagi aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam penipuan dan penyalahgunaan program PTSL. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dalam mengelola serta mengawasi tanah. Tanpa adanya tindakan yang konsisten, kasus seperti ini dapat berulang dan mengurangi kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah lainnya. Akhirnya, kasus ini menjadi pengingat untuk semua pihak bahwa pengelolaan pertanahan yang baik adalah tanggung jawab bersama. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan menjaga integritas sistem pertanahan di Indonesia. Dengan memperkuat sistem dan melibatkan semua pihak, harapannya ke depan tidak akan ada lagi kasus serupa yang merugikan masyarakat dan lingkungan.