Korban pelecehan seksual Priguna Anugerah Pratama (31) dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung diduga ada 3 orang. Berita mengenai dugaan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan kedokteran, khususnya yang melibatkan Priguna Anugerah, seorang dokter PPDS dari Universitas Padjadjaran (Unpad), adalah sebuah isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian yang mendalam. Kasus ini tidak hanya mencerminkan masalah individu, tetapi juga mencerminkan keadaan sistematis yang mungkin ada di sekitar pendidikan medis dan etika profesional di Indonesia. Pertama-tama, penting untuk menyoroti dampak psikologis yang dialami oleh korban. Pelecehan seksual, terutama yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi kekuasaan atau pengaruh, dapat meninggalkan bekas yang mendalam bagi korban. Mereka bukan hanya menghadapi trauma langsung akibat tindakan tersebut, tetapi juga harus berurusan dengan stigma sosial, tekanan untuk tetap diam, dan risiko kehilangan akses terhadap pendidikan atau karir mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi pendidikan dan hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang mereka perlukan. Kedua, kasus ini menunjukkan perlunya institusi pendidikan, terutama dalam bidang kedokteran, untuk memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, korban merasa terjebak dalam sistem yang tidak memberikan mereka keadilan. Oleh karena itu, Unpad dan institusi lainnya harus memiliki prosedur yang transparan untuk menangani pengaduan, serta pelatihan untuk staf dan mahasiswa tentang masalah pelecehan seksual agar mereka dapat mengenali dan mencegahnya sejak dini. Selain itu, kasus ini juga memicu perbincangan lebih luas mengenai budaya kekuasaan dan dynamiika di dalam organisasi medis. Di banyak tempat, termasuk pendidikan kedokteran, ada kecenderungan di mana mereka yang berada di posisi lebih tinggi merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atas yang lebih muda atau yang berada di posisi lebih rendah. Ini dapat menciptakan budaya impunitas yang memungkinkan perilaku tidak etis berlanjut tanpa disanksi. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikan bagaimana struktur kekuasaan ini dapat diperbaiki untuk menciptakan lingkungan yang lebih egaliter dan aman. Media juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan situasi ini secara adil dan sensitif. Sering kali, cara laporan dilakukan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kasus tersebut dan terhadap korban. Peliputan yang sensasional dapat menambah trauma yang dialami oleh korban dan mempengaruhi keputusan mereka untuk melaporkan atau berbicara. Oleh karena itu, penting agar media berkomitmen untuk memberitakan kasus ini dengan penuh empati dan menghormati privasi para korban. Dengan melihat dari perspektif yang lebih luas, kasus ini juga bisa menjadi momentum bagi perubahan kultur di dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. Masyarakat dan pembuat kebijakan harus terlibat aktif dalam usaha meningkatkan standar etika dan perlindungan terhadap individu di lingkungan pendidikan dan profesional. Penyuluhan mengenai hak-hak individu dan pentingnya integritas dalam profesi medis harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kedokteran. Akhirnya, harapan kita adalah agar kasus ini tidak hanya berakhir sebagai berita, tetapi menjadi awal dari perubahan yang lebih besar dalam sistem. Semoga para korban mendapatkan keadilan, dan langkah-langkah yang diperlukan dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Masyarakat, institusi pendidikan, serta pihak berwenang semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual dalam setiap aspek kehidupan.