Sosok Abu Janda atau Permadi Arya tengah jadi sorotan karena viral dikabarkan diangkat jadi komisaris PT JTMO. Ternyata hoaks. Berita mengenai Abu Janda, atau Permadi Arya, yang kabarnya menjadi komisaris JMTO (Jasa Marga Tbk) dan ternyata berujung sebagai hoaks, mencerminkan dinamika media sosial dan disinformasi yang semakin meningkat. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan, tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah bagaimana memverifikasi sumber dan kebenaran berita sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Hoaks semacam ini bukan hanya berpotensi merugikan individu yang namanya disebutkan, tetapi juga dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap berita yang valid. Hoaks sering kali muncul dari keinginan untuk menarik perhatian atau memicu debat dalam isu-isu yang sedang hangat. Dalam kasus Abu Janda, yang dikenal sebagai tokoh kontroversial, informasi menyangkut dirinya akan segera menarik minat banyak orang, baik pendukung maupun penentangnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola pikir masyarakat lebih cenderung berfokus pada sensasi daripada fakta. Dengan begitu, kita perlu lebih berhati-hati dalam menanggapi berita, terlebih yang berkaitan dengan tokoh-tokoh publik. Selanjutnya, kepentingan untuk menyebarluaskan kebenaran harus menjadi prioritas. Media dan pengguna internet diharapkan dapat melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai dan mempublikasikan informasi, terutama bila bersifat sensasional. Pemangkasan informasi tanpa validasi hanya akan menambah kerumitan dan kebingungan, serta menjaga berita-berita bohong tetap hidup dalam diskusi publik. Pendidikan literasi digital juga harus ditingkatkan, menunjukkan kepada masyarakat cara membedakan antara fakta dan fiksi. Lebih dari itu, situasi ini juga membuka peluang bagi media massa untuk kembali menegaskan perannya dalam menyajikan informasi yang akurat dan mendidik publik. Alih-alih menjadi alat untuk menyebar hoaks, media seharusnya menjadi sumber yang dapat diandalkan dalam memberikan berita yang tepat. Dalam konteks ini, klarifikasi tentang berita-berita yang keliru juga penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu di masa yang akan datang. Melihat dari sisi hukum, pembuat hoaks juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, sudah diatur bahwa penyebaran informasi palsu dapat berujung pada sanksi hukum. Ini bukan hanya masalah etika, tetapi juga aspek legal yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, diharapkan akan ada efek jera bagi mereka yang suka menyebarkan hoaks. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat. Tindakan proaktif dalam membangun kesadaran mengenai bahayanya hoaks di masyarakat seharusnya menjadi agenda bersama. Dengan demikian, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat lebih kritis dan bijak dalam mengonsumsi informasi yang mereka terima.